Pelaksanaan Rapat Pleno terbuka DPSHP Tingkat Desa Balodano Kecamatan Ma’u diduga Menyalahi Aturan

Pelaksanaan Rapat Pleno terbuka DPSHP Tingkat Desa Balodano Kecamatan Ma’u diduga Menyalahi Aturan

Gemantararaya.com (Nias),

Berdasarkan Laporan PKD Balodano an. Opedianus Gulo pada hari selasa tanggal 06 Oktober 2020 kepada Panwascam Ma’u melalui via telepon dan juga Laporan harian Panwaslu Kelurahan/Desa, bahwa PPS Balodano belum melaksanakan Rapat Pleno Terbuka terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Desa Balodano

Awak media menghimpun informasi
dan melakukan konfirmasi kepada ketua Panwascam Ma’u An.Noperi Gulo, S.Pd melalui jaringan selulernya Rabu 14/ 10/20.

Ketua Panwascam Ma’u menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta PPS untuk mengklarifikasi laporan PKD Balodano melalui surat undangan Nomor: 044/K.PANWASCAM.SU-12.07/PM.06.02/X/2020 tentang Undangan Klarifikasi yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2020 tempat Sekretariat Panwascam Ma’u.Namun, PPS Balodano belum memenuhi undangan klarifikasi yang dimaksud.

Mengingat hal tersebut maka Panwascam Ma’u kembali menyurati PPS Balodano untuk meminta klarifikasi terkait laporan tersebut di atas. Sesuai dengan surat undangan PPK Ma’u Nomor: 27/PPK-MA’U/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, bahwa pada hari kamis, 08 Oktober 2020 pelaksanaan rapat pleno terbuka tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat kecamamatan, Pada saat Rapat Pleno Terbuka, Panwascam Ma’u menegaskan telah menyampaikan rekomendasi secara lisan perihal laporan PKD Balodano bahwa PPS Balodano belum melaksanakan Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Desa Balodano kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Ma’u.

Namun Ketua PPK Ma’u bersikeras dan mengatakan bahwa yang dibacakan oleh PPS Balodano pada hari ini adalah, Hasil Sidalih dan jika memang ada ketidak sepahaman atau ada pelanggaran kode etik maka Pihak PPK Ma’u tidak membantah Panwascam Ma’u untuk meneruskan ke pihak-pihak terkait.

Mengingat hal tersebut di atas Panwascam Ma’u tidak menerima hasil Pleno terbuka maupun Berita Acara yang telah dibacakan oleh PPS Balodano, karena pada saat pelaksanaan Rapat Pleno terbuka tingkat Kecamatan tidak ada Berita Acara yang diterima oleh PKD Balodano untuk disampaikan ke Panwascam Ma’u.

Lebih lanjutnya, Noperi Gulo, S, Pd ketua Panwascam Ma’u menjelaskan bahwasanya dalam hal ini diduga melanggar tindak pidana Pemilihan yakni pasal 177b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penggati undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan WaliKota.

Menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penggati Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan WaliKota.

Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan juga Melanggar Kode etik Penyelenggara Pemilihan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penggati undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan WaliKota.

Menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penggati Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan WaliKota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo.Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode Etik dan Pedoman perilaku penyelenggara Pemilu Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

Menindaklanjuti Temuan dugaan pelanggaran terebut, Panwascam Ma’u melimpahkan penanganan Temuan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Nias agar segera menindaklanjuti temuan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada hari yang sama, awak media melakukan konfirmasi tanggapan dan klarifikasi kepada Ketua PPK Ma’u oleh Ariyusu Gulo melalui jaringan Whatsapp messenger Menanggapi
bahwa tentang pelaksanaan rapat pleno DPSHP di Desa Balodano tidak melanggar sudah sesuai tahapan PKPU no.5
Dan PPS Desa Balodano sudah mereka mengklarifikasi di KPU dan BAWASLU, tanggap ketua PPK.

Atas Laporan tersebut sampai berita ini di turunkan awak Media masih belum mendapatkan informasi dan tanggapan dari pihak terkait yakni KPU dan BAWASLU Kabupaten Nias dan akan berusaha konfirmasi dalam waktu yang singkat (F,Gulo/Tim)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*