Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor, Fraksi Gerindra, H.Adi Suwardi Sarankan Camat dan Kepala Desa ajak UPT Pertanian Rapat, baik di Rapat Minggon maupun di Rapat-rapat Desa untuk menyampaikan Program dan Mensosialisasikan nya ke Para Petani.

Hal ini disampaikan oleh H.Adi Suwardi saat Wartawan Gemantararaya.com menyambangi kediamannya untuk Wawancara terkait masalah Pertanian di Kabupaten Bogor, Khususnya Wilayah UPT Pertanian Gunung Putri, Rabu(23/12/2020).

H.Adi Suwardi juga mengatakan bahwa UPT Pertanian mempunyai tugas Pembinaan, juga penyuluhan kepada Para Petani di Wilayah Tugasnya masing-masing.

” Harusnya Camat dan Kepala Desa mengundang UPT Pertanian saat ada Rapat, baik Rapat Minggon Kecamatan maupun rapat-rapat di Pemerintahan Desa, lalu Sosialisasikan hasilnya kepada Para Petani, supaya mereka tau apa program yang ada, Program bantuan, Pupuk Subsidi, bibit dan lainnya” ungkapnya.

” Tugas UPT Pertanian melakukan Pembinaan, Penyuluhan dan tugas lainnya terhadap Para Petani, meski mereka mungkin ada keterbatasan, UPT Pertanian itu membawahi beberapa kecamatan, mungkin bisa jadi Para Petani itu belum menyeluruh tersentuh, dan biasanya kan ada rapat minggon di kecamatan, kan bisa di undang UPT-UPT  ikut rapat, termasuk UPT Pertanian, nanti saat rapat UPT Pertanian bisa sampaikan Program yang ada ke Kepala Desa dan Camat, sehingga disitu juga ada bagian sosialisasi, nah…, di rapat minggon itulah Camat dan Kepala Desa bisa tau tentang masalah dan Program Pertanian” ungkapnya lagi

” masalah nya Saya gak tau apakah saat rapat minggon, UPT Pertanian ikut gak di rapat minggon nya?kalau ikut, kan bisa dibicarakan di Rapat minggon itu berbagai Program Pemerintahan Kabupaten Bogor, UPT Pertanian bisa sampaikan ke Camat dan Kepala Desa saat Rapat, Program apa saja yang ada di Pertanian, sampaikan!” Sambungnya

H.Adi Suwardi juga mengatakan bahwa di Pemerintahan Desa pun sering ada Rapat, sehingga Kepala Desa bisa Undang UPT Pertanian untuk Sampaikan Program sebagai bentuk Sosialisasi.

” Di desa pun kan suka ada rapat, ya..Kepala Desa bisa Undang UPT Pertanian, nanti akan disampaikan Program apa saja yang ada di Kabupaten Bogor, disampaikan dalam rapat, itu juga sebagai bentuk Sosialisasi” tandasnya.

Saat ditanya bahwa masih banyak Para Petani yang belum pernah dapat Bantuan Pemerintah, bahkan Pupuk Subsidi dan minimnya Informasi, H.Adi Suwardi menjawab untuk dapat Pupuk Subsidi Apakah Petani itu sudah masuk kelompok tani atau tidak.

” Sekarang, apakah Petani itu sudah masuk kelompok tani atau tidak? itu salah satu yang buat kendala, jadi,.. tidak semata-mata kesalahan di
Dinas atau UPT, Jadi  ini bagian Sosialisasi, makanya Para Petani tersebut diharapkan ada kelompok tani nya, supaya ada peluang. Bicara Masalah Pupuk Subsidi, Petani atau Orangnya sudah masuk Poktan belum? Poktannya mana? dan Desa mana? Kebutuhan Para Petani itu bisa disampaikan melalui Poktan masing-masing, kan Poktan itu bisa  terdiri dari beberapa anggota, bisa 5 ,10 atau lebih banyak anggota nya, jadi masalahnya banyak faktor.
Yang harus disikapi kedepan,yaitu jangan sampai Program bagus untuk Petani tapi yang menikmati justru bukan petani, dan jangan sampai salah sasaran” terangnya.

Ketika ditanya jika ada Oknum Ketua Kelompok Tani(Poktan) yang diduga tidak transparan kepada Anggotanya, H.Adi Suwardi mengatakan, kalau benar dan terbukti, jika ada Ketua Poktan gak transparan, ya.., harus dikejar, dan harus dicari tau masalahnya apa” jawabnya.

” Jaman sekarang kan lahan Pertanian itu sudah semakin sempit, sudah banyak yang beralih Fungsi, jadi,..Walau lahan tidur atau lahan nganggur, itu bisa jadi pembangkit semangat untuk para petani, harus dibantu dan disemangati, jangan dibiarkan, biar swasembada pangan tetap berjalan baik, sebab Program Pertanian itu salah satu program Pemerintah  Pusat, Provinsi, bahkan Kabupaten Bogor, khususnya Program Panca Karsa terkait Pertanian, apalagi saat ini dimasa Pandemi Covid-19, Sektor Pertanian, UMKM, sudah mulai jalan, termasuk bantun-bantuan Pusat dan Daerah, dan jauh sebelumnya yang namanya Kelompok Tani sudah terprogramkan dan secara umum untuk Program kepada Para Petani Pemda sudah lakukan dan siapkan, mungkin saja akibat minimnya informasi sehingga Petani gak tau apa saja program yang ada” tuturnya.

” Banyak yang telepon saya dari kader mau dapat pupuk murah, dan saya saran kan bentuk dulu Kelompok Tani nya, tapi sampai sekarang gak ada yang sampai ke Saya,  Artinya jangan mau yg gratisan saja, tapi harus usaha.
Kalau satu desa bisa maksimal kembangkan satu poktan saja sudah cukup, tapi lebih juga bisa. Bisa menambah Anggota, menambah Poktan bisa selama untuk kepentingan petani, dan Kelompok Tani bisa ajukan Proposal ke Dewan untuk disampaikan ke Dinas, diketahui kades(sebagai pembuat SK Poktan),Camat, lalu kasih ke saya. Saran Saya ikuti aturan yang ada, Kan suka ada Program dadakan, kalau sudah lengkap proposal nya, kan bisa diusulkan untuk dapat program tersebut. Intinya ada kemauan, yang sudah buat proposal saja belum tentu langsung dapat apalagi yang sama sekali gak buat Proposal. Kan harus ikuti mekanisme, ya setidaknya ber ikhtiar lah” tutupnya.

Pada umumnya UPT Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten. UPT Balai Penyuluhan Pertanian dikepalai seorang pejabat fungsional dan dibantu oleh tenaga operator yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Harian Lepas.

Rincian Tugas Pokok UPT Balai Penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut:

Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian sesuai dengan wilayah kerja per Kecamatan

Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar

Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian secara berkelanjutan

Melaksanakn proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Melaksanakan fungsi pos simpul koordinasi dan sinergitas di setiap kecamatan mengenai Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku(Marlon,S.E.)

By Admin