Gemantararaya.com(Kab.Bogor), Pelantikan Pergantian Antar Waktu(PAW) Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Periode 2019-2025, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor berlangsung Hari ini di Aula Kantor Kecamatan Gunung Putri, Rabu(30/12/2020). Hadir dalam acara pelantikan yaitu, Camat Gunung Putri, Didin Wahyudin, Kepala Desa Cicadas, Dian Hermawan, Danramil Gunung Putri, Lettu Inf.Feriyanto,  pelantikan dilakukan langsung oleh Camat Gunung Putri, Didin Wahyudin.

Camat Gunung Putri, Didin Wahyudin dalam sambutannya pertama kali berharap semoga covid-19 cepat tuntas, dan mudah-mudahan penyaluran vaksin bisa segera dilakukan pemerintah.

” Semoga Covid-19 cepat tuntas dan mudah-mudahan vaksin nya bisa segera dilakukan pemerintah” ucapnya.

” Hari ini, Kita melakukan Pengangkatan BPD PAW Desa Cicadas, sesuai Permendagri sebutannya penghentian dan pengangkatan, hal ini sebenarnya sudah cukup lama memang, tapi melihat situasi dan kondisi saat ini, belum bisa langsung terlaksana, pengunduran diri Anggota BPD Cicadas sudah lama, pengusulan yang baru sudah dilakukan 2020 ,mohon maaf kalau saya terlambat buatkan SK nya, itu karena ada SE kemendagri untuk penundaan pelantikan-pelantikan,baik itu BPD PAW.  Saya atas nama Bupati melakukan peresmian dan pelantikan, Saya ucapkan selamat kepada BPD PAW, selamat melaksanakan tugas sebaik baiknya” imbuhnya.

” Masyarakat saat ini sudah paham ketentuan aturan, bahkan kinerja BPD masyarakatsaat  sudah menyoroti, sejauh mana kinerja BPD, saya harapkan BPD sebagai fungsi penampung aspirasi masyarakat bisa berjalan sebagaimana mestinya, tentu harus diakui keberadaan BPD, sehingga keinginan masyarakat bisa tercapai. BPD harus paham tupoksi pengawasan yang sebenarnya”lanjutnya.

” Mohon maaf sebelumnya, bahwa ada BPD yang belum memahami arti pengawasan, perlu dicatat bahwa pengawasan beda dengan pemeriksaan, contoh, sejauh mana APBDes  dilaksanakan Pemerintahan Desa, jadi,..pengawasan lebih pada mengingatkan Pemerintahan Desa, lalu apakah bisa dipenuhi suatu kebutuhan atau tidak, jadi ada yang namanya Musyawarah BPD, ada juga yang namanya Musyawarah Desa, itu berbeda,  Musyawarah Desa itu musyawarah dengan Masyarakat dan Tokoh-tokoh setempat, jadi jangan ada kesan seolah-olah BPD itu menuntut untuk memeriksa, laporan BPD dalam hal pengawasan harus ada tiap tahun, harus ada agenda tahunan. Kegiatan APBDes apa saja, realisasinya apa saja, kalau ada temuan bisa ditanyakan ke Pemeeintahan Desa, dan hasil pembahasan APBDes nanti jadi laporan kinerja BPD, kalau gak ada laporan berarti BPD gak kerja, ini yang nantinya jadi sorotan masyarakat, jadi harus ada laporan kinerja BPD. Saya berharap Semoga BPD bisa lakukan Fungsinya sesuai aturan yang berlaku. Dan Saya minta kades fasilitasi kantor  sekretariatan BPD nya. Intinya BPD dengan Pemdes harus sinergi dan solid demi kepentingan Masyarakat dan pembangunan wilayah desa. Solid antara Anggota BPD, Solid dengan Pemerintahan Desa, solid dengan Masyarakat” tutupnya(Marlon,S.E.).