Membedah Asas Fictie Hukum Uu Minerba : Mencari Upaya Keadilan Hukum Bagi Nelayan Air Antu Dan Matras Pulau Bangka

Oleh : Yudha Kurniawan
Mahasiswa Fakuktas Hukum UBB/ KADIV Perdata Lbh Kubi
(Jumat,01/01/2021)

Gemantararaya.com, Bangka Belitung – Pemahaman atas asas Fictie Hukum secara teoritis adalah berangkat dari beberapa adagium hukum, diantaranya adalah Presumptio iures de iure ( menganggap semua orang tau hukum), yang berikutnya diterangkan lagi melalalui adagium hukum Ignorantia jurist non excusat ( Ketidaktahuan rakyat akan undang-undang tidak bisa dimaafkan). Dengan demikian fictie hukum merupakan pemahaman yang menerima suatu ketidaktahuan akan hukum menjadi suatu kebenaran hukum yang harus dimaklumi adanya, dengan asas ini pula maka negara dapat dikatakan memiliki alasan pembenar untuk memaksakan suatu aturan yang sudah diundangkan kepada rakyatnya.
Di Indonesia sendiri terkait dengan penerapan asas fictie hukum telah ditegaskan di dalam Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada bagian penjelasan pasal 81 yang secara eksplisit menyatakan bahwa “Dengan diundangkanya peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahui nya.Pada ketentuan ini bila merujuk pada pasal 81 tersebut yang dimaksud dengan frasa ketentuan ini adalah (a),Lembaran Negara (LN) RI, (b) Tambahan lembaran negara RI, (c) Berita negara RI, (d) Tambahan berita negara RI, (e) Lembaran daerah, (f) Tambahan lembaran daerah atau (g) berita daerah.
Berdasarkan atas pemahaman terkait dengan kaidah fictie hukum diatas, maka besar potensi seseorang bisa dikriminalisasikan akibat atas ketidaktahuanya akan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang nanti berlaku, dengan demikian sebuah ironi rasanya apabila melihat ketentuan normatif seperti itu demi kepastian hukum harus dibandingkan dnegan aspek sosiologis dan geografis rakyat di Indonesia, yang tersebar secara luas dengan cakupan daerah yang berbeda-beda yang akan berdampak pada kesediaan akses masyarakat dalam mengetahui suatu hukum ataupun undang-undang yang berlaku.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut yakni antara anggapan terkait dengan segala rakyat dinyatakan tau akan hukum haruslah di atasi karena mengingat aspek sosiologis dan geografis masyarakat Indonesia yang berbeda, sehingga dibentuklah perpres no 87 tahun 2014 tentang peraturan perlaksanaan atas UU no 12 tahun 2011 tadi,yang terkait dengan penyebarluasan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang menyatakan setidaknya ada 3 bentuk penyebarluasan yakni melalui media elektronik, media cetak, dan forum tatap muka dalam hal ini adalah bentuk sosialisasi-sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, khusus nya pada masyarakat yang sekiranya berdampak besar mendapatkan kerugian akibat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang telah diundangkan.
Setelah memahami terkait dengan hakikat daripada fictie hukum diatas, maka selanjutnya penulis akan mengangkat sebuah kasus yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini, yakni kasus yang dialami oleh nelayan pesisir yang terdapat di pulau Bangka, khususnya di wilayah Air antu dan di wilayah Matras.Berdasarkan dari berita yang tercantum di dalam rakyatpos.com dan wowbabel.com, para nelayan ini dilaporkan oleh pihak divisi hukum PT.Timah yang di dampingi oleh Turki Lawfirm ke Ditpolairud Babel atas tindakan aksi para nelayan menyelamatkan lingkungan dari tambang laut dengan naik keatas kapal dan menanyakan terkait dengan kejelasan RDP (Rapat Dengar Pendapat) DPR-RI yang yang memuat bahwa permasalahan antara nelayan dan tambang laut sedang dalam proses, namun pihak penambang malah melakukan pengoprasian untuk menambang.Laporan tersebut memuat dugaan tindak pidana karena di duga melanggar pasal 162 UU No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau umumnya dikenal dengan UU MINERBA.
Perlu dipahami bersama bahwa UU No 3 tahun 2020 tentang minerba ini merupakan UU yang baru saja di undangkan pada 10 Juni 2020 lalu, sehingga sangat miris apabila UU baru ini digunakan untuk menjerat nelayan yang hanya menanyakan hak-hak nya ketika naik keatas kapal yang beroperasi tersebut, terkait dengan pasal 162 yang merupakan bentuk dugaan ketentuan yang dilanggar adalah terkait dengan upaya merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan yang memegang izin, maka bila kita hanya menggunakan penafsiran normatif gramatikal belaka dalam melihat upaya nelayan menanyakan kejelasan terkait isi dari RDP tersebut tentu bisa tergolong dari ketentuan dari merintangi dan menggangu kapal yang sedang melakukan kegiatan operasi pertambangan tersebut.
Namun apabila kita lihat dari latar belakang upaya dari nelayan tersebut tentu kita bisa pahami bahwa para nelayan hanya ingin menanyakan kejelasan dari isi RDP tersebut yang dimana dalam isi RDP tersebut adalah segala permasalahan terkait dengan konflik antar nelayan dan penanmbang sedang berada dalam proses penyelesaian, dan untuk sementara waktu dinyatakan bahwa kegiatan pertambangan di hentikan dulu, namun pada kenyataan malah yang terjadi, yakni pihak dari kapal tersebut masih melakukan kegiatan pertamabangan nya dengan adanya pengoprasian kapal isap timah yang ada saat itu.Di lain sisi nelayan tidaklah melakukan semacam tindakan kekerasaan saat berada diatas kapal tersebut, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata ada ketentuan diluar KUHP yang dapat menjerat mereka secara pidana yakni ketentuan yang tercantum di dalam pasal 162 UU No 3 tahun 2020 tentang MINERBA.
Aktivitas nelayan yang sering berada di laut dalam mencari mata pencaharian kehidupanya membuat akses para nelayan dalam mencari ketentuan terkait dengan pengundangan menjadi suatu undang-undang menjadi terbatas, dalam hal ini nelayan belum lah melek hukum sehingga membuat ketentuan daripada pemberlakuan asas fictie hukum bisa berpotensi menindas mereka, namun setidaknya dalam jurnal yang penulis baca yakni dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol 6 No.3, September 2016 yang berjudul Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum oleh Ali Marwan HSB menyatakan bahwa dalam melihat suatu pemberlakuan dari ketentuan undang-undang haruslah selektif dari berbagai sisi, dimana UU MINERBA yang menjadi penjerat nelayan ini tergolong UU yang baru saja diundangkan, setidaknya ada 2 hal yang dapat dilihat secara utuh sebagaimana yang dijelaksan dalam jurnal tersebut yakni yang pertama adalah upaya dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mempublikasi maupun mensosialisasikan suatu undang-undang, dan yang kedua adalah upaya dari masyrakat sendiri dalam mengakses suatu undang-undang yang berlaku, sehingga dalam hal ini tentulah penegak hukum dituntut secara selektif ketika melihat laporan yang masuk kepadanya, karena sejatinya perlu pertimbangan aspek sosiologis dan geografis pula dalam melihat suatu peristiwa hukum, karena apabila pemberlakuan asas fictie hukum diberlakukan secara murni maka hal ini tidaklah memenuhi salah satu dari unsur tujuan hukum yakni rasa keadilan.
Pada perspektif lainya apabila kita menggunakan kacamata konsep bantuan hukum yang mana masih sulitnya masyarakat untuk mendapatkan acces to justice dalam mencari keadilaan, yang mana pada hakikatnya negara harus hadir ketika masyarakat butuh pendampingan hukum, bukan malah merenggut rasa keadilaan dengan bentuk kriminalisasi ketika masyarakat memperjuangkan lingkungan hidup dalam konteks kasus ini adalah laut yang asri dari pencemaran lingkungan akibat tambang, beserta hak-hak dasarnya untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Diakhir tulisan ini, harapan daripada penulis yakni setidaknya perlu penyeimbang dari asas fictie hukum itu sendiri yakni asas publistas yang terkait dengan bentuk sosialisasi dan publikasi oleh pemerintah secara terintegrasi yang menyasar kepada masyarakat yang sekiranya berpotensi terdampak dari pemberlakuan undang-undang yang terkait, dalam hal ini bahwa pengadopsian terkait dengan asas fictie hukum tidak bisa serta merta diterapkan secara utuh dan menyeluruh bagi seluruh keadaan di Indonesia, harus memperhatikan berbagai aspek yang ada dimana Indonesia memiliki beragam bentuk sosiologis dan geofrafis yang berbeda, sehingga kedilan bagi rakyat Indonesia haruslah bisa terpenuhi.
(GUNs”77)

By Geya