Gemantararaya.com, (Kab.Bogor) Sebanyak 6.591 KPM Warga Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor menerima Bansos Bantuan Presiden berupa Uang Tunai sebesar 300 Ribu per KPM,  sebagai pengganti Bansos Sembako yang sebelumnya sudah pernah disalurkan, saat ini dibagikan berbentuj uang tunai. Bantuan Sosial Presiden kepada Warga Desa Cicadas dibagikan di SDN Cicadas 01, Selasa(12/01/2021).

Kepala Desa Cicadas, Dian Hermawan, kepada Wartawan Gemantararaya.com di ruang kerjanya, Selasa(12/01/2021) mengatakan bahwa bantuan sosial Presiden saat ini dibagikan dalam bentuk Uang Tunai,bukan sembako lagi, dan KPM nya pun bertambah.

” Iya, Bansos dari Bantuan Presiden untuk saat ini dibagikan dalam bentuk uang tunai, bukan sembako lagi. Untuk KPM nya bertambah sesuai data dari Kemensos” Terangnya.

” Waktu itu KPM pertama sebanyak 1001, lalu 1002, naik lagi dan selanjutnya drastis naiknya yaitu sebanyak Enam Ribu Dua Ratusan sekian, Banpres Linjamsos ya, yang Tas Merah Putih sampai bulan Desember 2020, dan hingga sekarang menurut Pihak Pos sudah pembagian ke-10 karena pihak Pos yang bagikan. Tapi menurut TKSK dari awal Banpres sudah dibagikan sampai yang ke-13, tapi kita menyebutnya karena ini awal Tahun 2021 yaitu pembagian yang ke-1 karena sekarang kan bukan sembako lagi, sudah Bantuan Sosial Tunai(BST) sejumlah 300 Ribu per KPM, itu Data dari Kemensos, turun Ke Pos lalu turun ke Kita, kini sembako digantikan uang” terangnya lagi.

” Nah..,sekarang Pembagian ke-1 di awal Tahun 2021 ada sebanyak 6.591 Keluarga Penerima Manfaat(KPM) di wilayah desa cicadas, naik lagi secara drastis, makanya malam Sabtu kemarin saya adakan musyawarah dengan RT, RW, Kadus, LPM, BPD, BUMDes, seluruh unsur Kelembagaan untuk Mem Verval(Verifikasi dan Validasi) ulang Data-data tersebut, karena yang tau keadaan warga 90 % kan RT RW masing-masing. Lalu dari hasil Verval banyak warga yang sudah mampu, ada yang meninggal dan ada yang sudah pindah, Nah.., kalau yang meninggal baik itu suami atau istri itu bisa diambil, suami atau istrinya itu pun yang memang masih layak menerima karena pastinya ada skala prioritas supaya tepat sasaran, dan setelah kita lakukan Verval, penerima yang mampu sesuai pendataan kita geser ke wilayah lain karena ada dua RW yaitu RW 06 dan RW 07 sesuai Data Kemensos yang hanya dapat 20 dan 18 KPM, jadi timpang, akhirnya kita masukkan ke dua wilayah itu sesuai keadaan warga supaya berkeadilan dan tepat sasaran, itu teknisnya, pihak PT Pos juga hadir semalam” sambungnya.

” Memang dilema juga, Warga Kita kan banyak yang menerima Bantuan Presiden Uang Tunai ini, dimasa pandemi covid-19 ini kita harus kerja ekstra, karena wajib terapkan Protokol Kesehatan, ya..itu harus kita jalankan karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita, kan amanat Presiden, harus terbagikan dan tersalurkan dengan baik, akhirnya karena ada area Sekolah yang luas, jadi kita bagikan disana supaya tidak ada kerumunan dan pelayanan tetap berjalan seperti biasa di kantor Pemerintahan Desa, hitungan saya pembagiannya nanti gak kurang 6 hari, kalau 1 hari ini bisa dibagikan kepada 1000 KPM,  bisa lah 6 hari, tapi kalau 1 hari ini kurang dari 1000 KPM bisa jadi hari nya bertambah lagi, dan saya sudah sampaikan ke pihak Pos jika masih ada pembagian berikutnya kita atur sistem dengan Pos, supaya dimasing-masing wilayah pembagiannya, sudah kita siapkan 7 loket supaya cepat tersalurkan itu prioritas kita” jelas Dian.

Saat ditanya apakah ada nama penerima yang berubah dan apakah Bansos Bantuan Presiden saat dulu dibagikan berupa sembako ada oknum yang mengurangi isi nya, Dian menjawab kalau nama bisa berubah dan belum ada Oknum yang mengurangi isi Banpres Sembako.

” Tiap Data dari DTKS penerima pasti ada yang berubah, seperti halnya Banprov, bulan desember kemarin turun sekian ratus, lalu di bulan Januari 2021 berubah, kan data KPM dari pusat,Provinsi pasti KPM nya berubah, nama penerima berubah. Kalau Banprov kita tidak berani merubah itu karena data nya sudah jelas” Jawabnya.

” Untuk Bantuan Presiden yang kemarin yang berupa Sembako di Wilayah Desa Cicadas tidak ada isi nya yang dikurangi, hanya saja ada penerima yang mau berbagi, itu inisiatif warga, tapi perintah langsung dari siapapun itu tidak ada untuk dikurangi, karena itu sudah hak Warga Penerima” tutupnya(Marlon,S.E.).