Diduga PPK dan Fasilitator Korupsikan Anggaran RTLH Di Nias Utara

Gemantararaya.com (Nias Utara)

Menurut hasil komunikasi dari beberapa masyarakat desa Ononamolo Alasa kecamatan Alasa kabupaten Nias Utara, sebagai penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTHL) dari dinas Perkim kabupaten Nias Utara merasa kecewa karna diduga PPK bekerja sama dengan fasilitator lapangan dengan dalih kerja sama itu mengelabui hak penerima manfaat Hingga mecapai 5 Juta / kepala rumah tangga.

Ketua kelompok penerima manfaat Berkat Rahmat Zalukhu kepada kru media di Lotu 05/02/2021 menjelaskan pada tahun 2020 desa kami (Ononamolo Alasa) menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui dinas perkim kabupaten Nias Utara dalam bentuk renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 15 KK dengan anggaran 17.500.000/unit tanpa ada pemotongan terkecuali gaji tukang 2. 500.000 sesuai dengan upah kerja, sehingga total yang kami terima nilai fisiknya sebesar 15.000.000/unit.

Lebih lanjut Berkat Zalukhu pada pelaksanaannya bahan material untuk bahan bangunan itu ternyata di pihak ketigakan oleh dinas Perkim kabupaten Nias Utara kepada salah seorang suplayer yang sama sekali kami tidak mengetahuinya, sehingga bahan -bahan material yang kami perlukan di sediakan oleh pihak ketiga dan saya sebagai ketua kelompok yang menerima langsung semua bahan material tersebut.

Namun setelah kami hitung bahan material yang kami terima tidak sampai 15 juta, tetapi ada yang hanya 5 juta, 7 juta dan paling besar 9 juta artinya setiap penerima manfaat berbeda-beda atau bervariasi, tergantung keinginan PPK dan fasilitator lapangan. Sementara dalam program rencana anggaran sudah jelas bahwa setiap penerimaan senilai anggaran 17.500.000/KK dan itu juga yang kami tanda tangani dalam SPJ, “ujarnya”

Hal ini sudah kami sampaikan di dinas Perkim kabupaten Nias Utara tetapi tidak ada tanggapan positif malah membela fasilitatornya dengan dalih sudah sesuai dengan harga SBU (Standar Biaya Umum) Kabupaten Nias Utara, sehingga kami merasa di peralat oleh PPK dan fasilitator untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari bantuan rumah tidak layak huni Itu, “tegas Berkat”

Lanjutnya, apabila tidak ada etika baik Kepala Dinas Perkim Nias Utara Yulius Zai PPK Rasidi Ziliwu dan Yulianus Hulu sebagai fasilitator untuk memenuhi kekurangan bahan material itu maka akan kami sampaikan kepada pihak penegak hukum, “tuturnya”

Ketika dikonfirmasi Kepala Dinas perkim kabupaten Nias Utara Yulius Zai terkait masalah ini, mengatakan tidak tahu menahu karna yang lebih mengetahui adalah PPK dan fasilitator. Bila masyarakat merasa di rugikan maka tanya langsung sama PPK nya tegas mantan Kadis PU Nias Utara Ini. PPK yang di coba di konfirmasi melalui telpon selularnya tidak di angkat, di sms juga tidak di balas sehingga terkesan mereka buang tanggung jawab hingga berita ini diterbitkan – Bersambung (Fzal)

By Geya