Gemantararaya.com, Klapanunggal(Kab.Bogor),
Rapat Sosialisasi Prasarana Air Baku, Klapanunggal-Jonggol berlangsung di Aula Kantor Pemerintahan Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Kamis(11/02/2021).

Acara Rapat Sosialisasi dihadiri langsung Camat Klapanunggal, H.Ahmad Kosasih, Perwakilan Koramil, Perwakilan Polsek, BPD, unsur Elemen Masyarakat lainnya termasuk perwakilan Kementerian PUPR Sumber Daya Air, Kontraktor dan perwakilan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Pihak Kementerian PUPR dalam penjelasannya mengatakan bahwa Proyek ini merupakan kerjasama Kementrian PUPR, Pemda Bogor, Pt.Indoteknik Pembangunan selaku Kontraktor dan PDAM Tirtakahuripan kabupaten bogor.

” Kementrian PUPR, melakukan kegiatan ini atas dasar permohonan Bupati bogor yang dilaksanakan Tahun 2020-2022” jelasnya

” Tahun 2020-2021,  akan dilakukan pekerjaan bendung dan transmisi, bendung di desa bantarjati, lalu sepanjang 23 km yg dialirkan dari sungai cileungsi(bendung) ke desa bantarjati, atau tlajung udik, melewati nambo, melewati  jalan narogong lalu ke coco garden dibangun pipa setelah program air baku selesai 2023. Lalu dialirkan ke jalan cikahuripan, lalu bojong, dan ciuncal cileungsi, masuk ke perumahan citra indah, akan dibangun pipa di jonggol dengan kapasitas 140 per detik. Dan diharapkan 220 liter per detik sehingga mampu mengaliri 200 ribuan jiwa yg bisa memanfaatkannya di kab.bogor” jelasnya lagi.

Setelah Penjelasan dari Perwakilan Kementerian PUPR, Warga pun dipersilahkan melontarkan pertanyaan dan ada Warga yang menanyakan terkait Pemberdayaan Masyarakat untuk bisa ikut kerja dan jika Proyek melewati tanah warga.

” Apakah dengan adanya Proyek ini bisa memberdayakan masyarakat nambo,artinya bisa ikut kerja? dan apabila Pipa Proyek melewati tanah warga, tanah adat, karena tidak ada hibah masyarakat ke desa. Jangan sampai kena fitnah atau suzon dari masyarakat. Masyarakat hanya minta penjelasan, bukan mau menambah beban, jangan salah paham, bukan berarti tidak mendukung. Tetap kami dukung tapi sosialisasinya jelas ke masyarakat” ucap seorang Warga.

Akhirnya pertanyaan Warga tersebut dijawab Pihak Perwakilan PDAM dan Perwakilan Kementerian PUPR , dan mengatakan tidak tau bahwa tanah dijalan merupakan tanah adat.

” Kami gak tau kalau tanah yang dijalan itu tanah adat, awalnya kita koordinasi dengan binamarga kabupaten, bahwa jalan itu jalan kabupaten lalu urus izin penanaman pipa ke kabupaten. Setelah ada rekom dan izin baru di share ke kementrian” jelasnya

” Mungkin status tanah adat tadi, apakah tetap bisa kita gunakan? Nanti pihak kontraktor yg koordinasi sampai tingkat bawah, disosialisasikan, dan kementrian serahkan ke pihak kontraktor, kalau ada kendala baru disampaikan ke kementerian untuk dikoordinasikan ke kabupaten. Jadi nanti dari pihak kontraktor yang jelaskan” lanjutnya

” kegiatan yang melibatkan masyarakat dikondisikan langsung dengan pelaksana atau kontraktor, kita dukung masyarakat yang ingin bantu, termasuk menjaga alat-alat dilapangan. Mungkin itu bagi masyarakat yang ingin melibatkan diri. Saya ucapkan trimakasih karena sudah mendukung, nanti akan dikoordinasikan ke RT RW bersama pelaksana, alat sebelum turun akan koordinasi dulu ke RT RW, sepanjang jalur yg dilewati pipa” pungkasnya

Melihat situasi yang sedikit alot, akhirnya Camat Klapanunggal, Ahmad Kosasih pun mencoba memperjelas Pertanyaan Warga, apakah penggalian itu ada pembebasan tanah.

” Begini, supaya bisa dipahami dari pertanyaan tadi apakahpenggalian itu ada pembebasan tanah? supaya jelas, biar masyarakat paham, mungkin itu yg dimaksud yang bertanya supaya tidak fitnah. Jadi tolong dijelaskan supaya semua tau” terang Camat.

“Ternyata jalan kabupaten masih diklaim ada pemilik, yang namanya jalan desa itu ketika mau dibangun pemda itu harus diserahkan ke pemda. Tanah milik atau desa gak mungkin dibangun pemda, kita tidak mau. Biasanya ada surat hibahnya, dulu mungkin masih ada toleransi, dulu juga mungkin kalau kades dan BPD sudah ok, sudah pak,bangun saja! Dan setelah dibangun pemda, pasti  sipelihara pemda. Jadi kalau belum diserahkan gak mungkin pemda mau bangun karena anggarannya besar,milyaran itu” terangnya lagi.

Pihak Kontraktor pun mengatakan bahwa tidak ada pembebasan lahan, karena seluruh jalur sdh koordinasi dengan pemda, dalam hal ini bina marga kabupaten bogor, sosialisasi pelaksanaan akan dilakukan kontraktor sebelum kegiatan dilakukan.

Pada kesempatan itu, Kepala Desa Nambo, Nanang mencoba memperjelas lagi pertanyaan warga supaya dimengerti dan dipahami terkait pelaksanaan proyek tersebut.

” yang ditanyakan warga, yang pertama mungkin dengan adanya pipanisasi saluran air yang gunakan akses jalan, apakah ada uang pengganti atau pembebasan, yang kedua teknis sudah dijelaskan,ketika dibelokan pasti ikuti alur tikungan atau belokan dan sudah jelas” ucapnya.

” Terkait kronologis pada saat jalan desa nambo mau peningkatan akses jalan, dulu ada komitment antara pemilik tanah dan pemda makanya bisa dibangun jalan, itu hasil komitment pemdes nambo dan kabupaten, sehingga status bisa ditingkatkan jadi jalan kabupaten, 2013 kalau gak salah ada penanaman kabel listrik untuk penggunaan kereta, disitu pun ada usulan warga terkait ganti rugi,dan saat itu yang dilaksanakan PLN akhirnya dijelaskan tidak ada. Dan masyarakat menerima. Kalau masih ada pembayaran PBB yang di akses jalan, minta dirubah, supaya tidak membebani, biar gak seolah-olah terbebani karena masih bayar PBB, jadi harus diurus supaya dirubah. Mudah-mudahan RT RW Kades gak jadi suzon masyarakat nantinya, kalau ada ya ada, kalau gak ada ya gak ada, makanya tadi dijelaskan PDAM bahwa ini program pemerintah, yg diajukan Kabupaten dari kebutuhan warga, dan kabupaten ajukan ke pusat yaitu kementrian dan kembali lagi ke kita untuk realisasi pelaksanaan. Jadi kalau tidak ada sudah disampaikan tidak ada, kita tetap mendukung, kita tetap bantu apabila ada yang belum paham, saya akan jelaskan ya,jangan ragu. Untuk lebih jelas,kita tanya lagi, ada atau nggak pembebasan atau ganti rugi, mumpung disini ada pelaksana kontraktor, semua transparan supaya semua dengar dan tau ada tidak nya kompensasi ganti rugi. Dulu pembangunan kabel ada kontribusi wilayah, ada 4 wilayah diberikan kontraktor. Kami minta kejelasan PDAM. kalau ada ya ada, kalau nggak ya nggak” tutup Nanang.

Perwakilan PDAM pun menjelaskan kembali bahwa tidak ada pembebasan lahan.

” Disini gak ada pembebasan lahan, karena kita sudah urus izin ke bina marga kabupaten, karena status jalan adalah jalan kabupaten, masalah sumbangsih itu dari kontraktor pak” jawabnya singkat

Diakhir acarapun ada Perwakilan Warga yang mengatakan bahwa biasanya proyek yang ditangani kontraktor ada kompensasi.

” Maaf Pak, biasanya proyek yang ditangani kontraktor ada kompensasi ke wilayah terdampak pekerjaan, karena pasti ada sisi negatif dan positif, jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat, kita harapkan ada koordinasi yang baik dan jelas, jangan sampai ada timbul Fitnah” singkatnya(Marlon,S.E.).