Thomas Dachi, SH : Reses Tentang Sosialisasi Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin / Tidak Mampu

Gemantararaya.com – GUNUNGSITOLI

Thomas Dachi, SH anggota DPRD provinsi Sumatera Utara Komisi A Fraksi Gerindra melaksanakan reses sosialisasi peraturan daerah tentang Ranperda Bantuan Hukum di desa Dahana Tabaloho kecamatan Gunungsitoli kota Gunungsitoli provinsi Sumatera Utara, Sabtu (27/2).

Sosialisasi ini dilaksanakan di lokasi Bumdes Idano Gana’a Dahana Tabaloho, yang dihadiri oleh Drs. MH. Yunus, SH, SE, MM sebagai narasumber, Elpiter Harefa Kepala Desa Dahana Tabaloho, Aroli Hulu, MM Direktur Bumdes Idano Gana’a, tokoh agama, tokoh masyarakat, babinsa, bhabinkamtibmas, aparat desa dan masyarakat desa Dahana Tabaloho.

Elpiter Harefa dalam sambutannya mengatakan menyambut baik acara sosialisasi peraturan daerah provinsi tentang sosialisasi bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu, mudah-mudahan sosialisasi ini bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa Dahana Tabaloho khususnya dan masyarakat kepulauan Nias pada umumnya,”ujar kades

Thomas Dachi, SH mengatakan desa Dahana adalah desa binaan saya oleh karenanya saya akan terus memantau untuk perkembangan dan pengembangannya terutama badan usaha milik desa (Bumdes), dan saya akan mencoba mengajak para investor untuk datang ke Bumdes Idano Gana’a ini agar bisa berkembang dan maju, “paparnya.

Lanjut Thomas, sebelum ranperda bantuan hukum ini disahkan pasal demi pasal maka perlu kami mendengar apa yang menjadi kelemahan-kelemahan sehingga ranperda ini nantinya tidak bertentangan kepada masyarakat sehingga ranperda ini disetujui dan ditetapkan “tuturnya.

Drs. MH. Yunus, SH, SE, MM sebagai narasumber memaparkan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah masih dalam tahap kajian, oleh karenanya sebelum ranperda ini ditetapkan maka perlu disosialisaikan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat miskin, “paparnya

“Dasar ranperda bantuan hukum ini adalah peraturan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dan peraturan menteri hukum dan ham no. 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum”

Narasumber menjelaskan yang menjadi latar belakang pemberlakuan ranperda ini ialah bahwa pemerintah menjamin dan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Kemudian negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, “jelasnya.

Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum ini adalah meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota warga miskin di pengadilan, memberikan kesempatan yang merata pada warga miskin untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, meningkatkan akses terhadap keadilan, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah provinsi Sumatera Utara dan mewujudkan peradilan yang efektif, efesien dan dapat dipertanggungjawabkan, “pungkasnya

Lanjut narasumber nantinya yang berhak menerima bantuan hukum ini adalah masyarakat miskin/tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepada desa setempat dan/atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah adalah masyarakat miskin dan mengajukan permohonan tertulis, “tutupnya

Kegiatan reses ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes)

Geya / red

By Seru