Tanggapan Kadis Sosial Nisut, Terkait Istri PNS Dan Istri Kades Afulu Yang Diduga Menerima Rastra

Gemantararaya.com (NIAS UTARA) – Pemerintah pusat telah menginstruksikan setiap daerah agar melakukan verifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna penyaluran Bantuan Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tepat sasaran.

Namun pemerintah kabupaten Nias Utara terkesan lalai atas instruksi tersebut, akibatnya ada saja istri PNS dan istri kepala desa yang menerima bantuan sosial rastra sampai saat ini.

Beberapa nama yang status istri PNS aktif ikut menerima bantuan sosial rastra bahkan didalam daftar penerimaan bantuan juga terdapat nama istri kepala desa seperti yang dilansir oleh beberapa media online pada 29/03/2021, Istri Kades Afulu Dan Istri Oknum PNS Diduga Menerima Bantuan Rastra di wilayah Nias Utara, bahwa ada terdapat nama penerima manfaat rastra tahun 2021 di desa Afulu kabupaten Nias Utara.

Kepala Dinas Sosial Nias Utara, Sokhiziduhu Hulu saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp Selasa (30/03/2021) menjelaskan bahwa nama-nama Keluarga Penerima Manfaat yang sudah dikirim di kemensos belum di finalisasi. Istri PNS atau kepala desa tidak menerima bansos”tegasnya”

Sambungnya “Apa bila terdapat yang seperti itu di desa Afulu, maka akan segera di data ulang melalui siks-NG untuk disampaikan ke Pusdatin kementrian sosial” jelasnya”

Merurut data yang diperoleh pada penerima Bantuan Sosial Rastra pada tahun 2021 terdapat dua nama yang dianggap tidak layak menerima diantaranya atas nama Nursam Tanjung istri dari kepala desa Afulu dan Yuniria Harefa Istri salah seorang Oknum PNS yang bertugas sebagai Guru SD Laraga Roi- Roi yang ada di kecamatan Afulu.

Ketika dipertanyakan kepada Kepala Dinsos kabupaten Nias Utara, Sekhiziduhu Hulu, apa tindakan yang akan dilakukan terhadap oknum kepala desa yang dianggap tidak jujur dalam pemberian data KPM kepada dinsos ada sanksi atau hanya sebatas penghapusan nama sebagai penerima manfaat.

Kenapa pemberian data KPM itu setiap tahun berjalan dapat dillakukan perubahan nama penerima melalui Musdes yang di lakukan oleh kepala desa setempat hal ini sesuai dengan aturan dan juknis yang ada namun sayangnya tidak dijawab sampai berita ini diterbitkan. (Fzal/red)

By Geya