Laporan DPD Gemantara Raya Di Polres Nias Tentang DD Afulu 2018 Sudah Naik pada Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan.

GUNUNGSITOLI – Terkait hasil laporan Ketua LSM Gemantara Raya Kepulauan Nias perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan Dana Desa (DD) TA.2018 desa Afulu kecamatan Afulu kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaporkan di Polres Nias melalui DUMAS dengan nomor : 012/LP/DPD/GMR-R/KepNi/VIII/2019, dari Dumas Naik menjadi proses tahapan penyelidikan dan penyidikan.

Dengan beberapa kendala selama ini yang menjadi hambatan proses penyelidikan oleh penyidik Polres Nias.

Diantaranya: APBDes dan RAB APBDes DD desa Afulu 2018 dan LHP Laporan Hasil Pemeriksaan Audit dari APIP Inspektorat kabupaten Nias Utara.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan baik dari pihak Polres Nias maupun ketua LSM Gemantara Raya sehingga dapat dilengkapi semua dokumen tersebut sebagai bahan pemeriksaan oleh penyidik, “Jelas Febeanus”

Sesuai surat Polres Nias kepada Ketua DPD Gemantara Raya Kepulauan Nias tertanggal 04 Mei 2021 perihal permintaan keterangan dan dokumen dengan Nomor : B/9II/RES 3.3/2021/Reskrim pada hari Senin 10 Mei 2021 di ruangan Unit III Tipikor Sat Reskrim Polres Nias.

Dalam laporan pengaduan Ketua DPD Gemantara Raya Kepulauan Nias, melaporkan dana desa Afulu pada anggaran 2018 yang diduga telah terjadi mark -Up pada beberapa item kegiatan.

Dalam keterangan Ketua DPD Gemantara Raya Febeanus Zalukhu di ruangan pemeriksaan Unit III Tipikor Polres Nias yang diperiksa oleh BRIPDA BOWO TY Telaumbanua.

Febeanus menjelaskan kepada penyidik bahwa sesuai dengan hasil investigasi kami bahwa pada pelaksanaan kegiatan dana desa Afulu yang kami duga telah terjadi penyelewengan dimana ada beberapa lokasi kegiatan fisik sesuai dengan laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa Afulu yang kami duga telah melakukan pemalsuan dokumen dan tanda tangan masyarakat.

Yakni dana desa 2017 (SILFA) kegiatan pembukaan badan jalan di dusun II dengan volume 1.000 m dengan anggaran Rp.89.492.000.

Dana Desa 2018 kegiatan pembukaan badan jalan di dusun III dengan volume 4.100 m dengan anggaran Rp.612.988.000.

Dana Desa 2018 kegiatan pembukaan badan jalan di dusun IV dengan volume 1.250 dengan anggaran Rp.506.446.000.

Pada kegiatan pembukaan badan jalan di tiga lokasi dusun II, III dan IV dengan volume keseluruhan 6.350 m sehingga menelan biaya Rp.1.208.926.000.

Maka diduga anggaran tersebut mark-up
pada beberapa item diantaranya sewa excavator yang diduga kuat terjadi penggelembungan anggaran.

Kemudian Upah Tenaga Pekerja (HOK) yang sama sekali tidak ada pekerjaan masyarakat dan hal ini pihak desa diduga telah melakukan pemalsuan dokumen dan merekayasa tanda tangan masyarakat.

Dan begitu juga sewa chainsaw yang diduga rekayasa dan pemalsuan dokumen di tambah sewa gudang.

Sehingga dari beberapa item kegiatan tersebut dan anggaran di atas terdapat dugaan tindak pidana korupsi diperkirakan Rp.481.765.000 lebih.

Febeanus Zalukhu menuturkan kepada awak media setelah keluar dari ruangan pemeriksaan atas laporan tersebut mengatakan bahwa berterimakasih kepada pihak penyidik atas antensi penyidik Tipikor yang telah merespon laporan DPD Gemantara Raya Kepualaun Nias, sesuai harapan masyarakat kita berharap agar kasus ini diusut tuntas dan bila terbukti maka oknum pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Ketika awak media mengkonfirmasikan kepada Kanit Tipikor Polres Nias melalui AIPDA Van David Lase melalui nomor WhatsApp pribadinya terkait perkembangan laporan DPD Gemantara Raya Kepulauan Nias tanggal 19/05/2021.

Kanit Tipikor menjelaskan dengan singkat bahwa laporannya dari Dumas kita akan naikkan prosesnya menjadi penyelidikan dan penyidikan, “tutupnya”
(Tim)

By Geya