DPD AKRINDO Gelar Diskusi Publik Penegakan Hukum Dan Keadilan

Gemantararaya.com, Gunungsitoli – DPD AKRINDO Kepulauan Nias menyelenggarakan diskusi publik 15 Juni 2021 pukul 14.00 di Gedung Sangehao jalan Diponegoro No.391 Gunungsitoli dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada diskusi publik tersebut sesuai dengan surat undangan yang disampaikan ke lima orang narasumber diharapkan untuk hadir.

Dimana narasumber tersebut dari institusi penegak hukum yaitu institusi kejaksaan (Fatizaro Zai, SH., MH), Pengadilan Negeri Gunungsitoli (Fadel Pardamean Batee, SH), Polres Nias (Rudi Silalahi, SH., MH), Parlemen Sumatera Utara (Pdt Berkat K. Laoli S.Pd), Inspektorat Kota Gunungsitoli (Motani Telaumbanua) namun yang hadir hanya (3 narasumber yaitu Fatizaro Zai SH., MH, Fadel Pardamean Batee, SH dan Pdt Berkat K Laoli S.Pd).

Seusai undangan yang telah kita sampaikan jumlah peserta diskusi publik dibatasi karena mengingat protokol kesehatan dan situasi covid-19 paling banyak 120 peserta namun yang hadir kurang lebih 100 peserta.

Yang diundang pada saat itu yaitu dari unsur: Ormas, LSM, kepala desa, aparat desa, anggota BPD, mahasiswa, pers, dan tokoh.

Sesuai dengan tertib acara dimulai dari do’a dan setelah itu menyanyikan lagu Indonesia raya dan lagu daerah Nias (Tano Niha) dan beberapa kata sambutan baik dari ketua DPD AKRINDO Kepulauan Nias maupun unsur mewakili tokoh.

Selanjutnya dilanjutkan dengan ruang diskusi yang dipandu oleh Analisman Zalukhu, SH, pertama sekali membacakan topik dan menentukan siapa yang mengawali pertama dari narasumber yang pertama dari hakim pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Fadel Pardamean Batee SH menyajikan materi “Sistem dan prosedur pengadilan (hakim) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi”.

Dalam paparannya menyampaikan bahwa penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kepulauan Nias ditangani di Medan karena dalam memutus perkara tindak pidana korupsi hanya hakim yang mempunyai sertifikasi yang memiliki kewenangan untuk itu dan di Kepulauan Nias hanya ketua pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memiliki hal tersebut, paparnya mengakhiri.

Kemudian dilanjutkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli oleh Fatizaro Zai, SH., MH menyajikan materi Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, prosedur, metode, dan tekhnis pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi sampai pada penuntutan.

Dalam paparannya pegawai kejaksaan ada dua jenis yaitu 1. Pegawai yang melaksanakan tugas administrasi 2. Jaksa fungsional yang menangani perkara. Di kejaksaan Negeri Gunungsitoli ada 27 pegawai kejaksaan, 20 pegawai administrasi dan 7 jaksa fungsional. Seorang jaksa memiliki 3 kewenangan yaitu 1. Jaksa Penuntut Umum, 2. Penyidik, 3. Pengacara Negara.

Tentu proses penanganan masalah 1. Laporan masyarakat, 2. Temuan dari kantor kejaksaan. Setelah ada kasus maka melakukan telaah tentang isi laporan.

Artinya meminta kepada pimpinan surat perintah penyelidikan, (dalam proses melakukan penyelidikan dilakukan pengumpulan bahan keterangan maka sistem dan langkah yang dilakukan bersifat rahasia).

Bila tidak ditemukan bukti permulaan maka penyelidikan dihentikan namun bila ditemukan bukti permulaan maka penanganan kasus dinaikkan pada tahap penyidikan. Pada tahapan penyidikan mencari dan mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, melakukan pemeriksaan ahli. Ahli tekhnik dari universitas bila konstruksi, ahli auditor, ahli pengadaan lembaga pengadaan jasa, ahli pidana, memeriksa dan menyita barang bukti atau dokumen.

Selanjutnya perhitungan kerugian negara, expose perkara atau gelar perkara, dalam gelar perkara maka setiap jaksa yang hadir akan memberikan pandangan terhadap hasil penyidikan apa bila tidak cukup bukti maka dilakukan SP3 surat penghentian penyelidikan perkara dan bila cukup bukti maka kejaksaan menetapkan tersangka.

Setelah itu membuat berkas perkara dan dikirimkan pada jaksa, dihunjuk jaksa penuntut umum atau JPU yang lain untuk diperiksa apakah sudah memenuhi syarat, JPU diberikan waktu 14 hari meneliti dan menyimpulkan, bila JPU berpendapat belum lengkap maka dikembalikan lagi pada penyidik namun bila JPU menyimpulkan telah lengkap atau P21. Selanjutnya JPU membuat surat dakwaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, ucapnya mengakhiri.

Pdt Berkat K Laoli, S.Pd menyajikan materi sosialisasi peraturan daerah Sumut No. 3 tahun 2019, tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Mencegah kekerasan, melindungi dan memberikan pelayanan pada perempuan dan anak. Perlindungan yang diberikan yaitu :

Melindungi dari kekerasan
Pencegahan dari kekerasan
Pelayanan terhadap perempuan dan anak
Pengawasan
Pendanaan
Penegakan hukum saat ini sangat terbuka, karena bila melakukan kejahatan maka dalam waktu yang sangat singkat kejadian tersebut akan menjadi konsumsi publik.

Perempuan dan anak sebagai korban kekerasan mendapat perhatian khusus saat ini, dan ini menjadi tugas kita bersama dalam mensosialisasikan tentang perda No 3 tahun 2019, tuturnya mengakhiri

Setelah ketiga pemateri selesai menyampaikan materinya maka dibuka ruang diskusi yang dipandu oleh moderator Adv. Analisman Zalukhu, SH. Pada session pertama diberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat, saran, koreksi, kritik dan pertanyaan. Para peserta diskusi publik sangat antusias dalam menyampaikan (Fzal)

By Geya