Kuasa Hukum Ahli Waris Pulau Lihaga: Melibatkan Para Oknum Dalam Jual Beli Pulau Lihaga Cacat Hukum

Menut keterangan ahli waris pemilik Pulau Lihaga ( Karel Takumansang) bahwa menurutnya Moses Corneles seorang mantan Kepala Desa yang kini menjadi anggota DPRD MINAHASA UTARA dan
Istrinya Jeni Manimbang yang sekarang jabat sebagai Kepala Desa, pada saat kejadian penjualan pulau lihaga yang bersangkutan jadi saksi bersama Moses Corneles.

Menurutnya perlu diketahui bahwa Moses Corneles bukan ahli waris atau pemilik Pulau Lihaga, lebih terang Karel menegaskan bahwa mereka hanya mengaku-aku sebagai ahli waris dari keluarga Takumangsang. Dan kemudian di bantu oleh para oknum, sehingga dugaan kuat rekayasa untuk jadikan Moses Corneles sebagai pewaris, yang sebelumnya hanya mengaku keluarga Takumangsang.

Sehingga permainan bosok rekayasa fakta hukum mereka menjadi salah satu dari beberapa oknum yang menerima uang hasil penjualan pulau lihaga. Yang mana surat maupun data yang mereka miliki jelas di duga kuat direkayasa atau di palsukan. Dan aksi bangkai kejahatan ini juga jelas dugaan kuat yang memiliki dasar fakta bahwa kasus ini didalangi oknum, atau ada otak dibalik penjualan pulau lihaga “tutur nya”.

Menurutnya bahwa dugaan kuat otak dalam perkara jual beli pulau lihaga yang dimaksud adalah mantan camat Likupang berinisial (MM), yang sekarang sebagai Notaris yang berdomisili di kota Tomohon.
Sedangkan sekdesnya adalah (EHK) yang sekarang ini jadi saksi dalam perkara perdata bersama anak nya (JF) yang sekarang jabat jadi sekdes pengganti bapaknya yang diduga sebagai otak penjualan pulau lihaga (red) yang mantan camat Likupang, juga mantan anggota Dewan minsel (MC), dan (JM) mantan kepala Desa Ganga 1.” Imbuh Karel Takumansang”

Sementara M. Sunandar Yuwono SH atau yang akrap di panggil Bang Sunan Kuasa hukum ahli waris keluarga Takumangsang menambahkan bahwa Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh kliennya Untuk Mempertahankan
Hak Atas Tanahnya Jika Haknya Terbukti diselewengkan Oleh para Oknum. Timbulnya sengketa hukum bermula dari Akta Jual Beli ( Cacat Hukum) yang tidak diketahui oleh Ahli waris yang sah. Hal tersebut tentunya saya sebagai kuasa hukum akan mengajukan gugatan terhadap Akta Jual beli tersebut demi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan, dan turut dalam pemulihan citra hukum lewat keputusan hukum yang benar yang kita duga kuat ternoda, terkoyak atas ulah keterlibatan seragam oknum pejabat dan oknum aparat yang memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, “Tegas bang Sunan”.

Ditambahkannya bahwa klien kami merasa
keberatan terhadap dugaan para oknum yang merugikannya, Harapan saya sebagai kuasa hukum hak atas tanah baik terhadap status
kepemilikan tanah pulau tersebut dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pentingnya penyelesaian sengketa adalah memperoleh jaminan adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang memperoleh jaminan adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persengketaan. Tujuan Kepastian Hukum itu
sendiri akan dapat terpenuhi bila seluruh perangkat atau sistem hukum itu dapat berjalan dan mendukung tercapainya suatu kepastian Hukum yang sesuai tantanan semestinya, baik UUD 45, dan seluruh UU terkait keadilan, hak setiap warga negara dalam segalanya. “Tutup Bang sunan”.