Nias Utara, 112 Desa Diduga Kangkangi Peraturan Bupati

Cyber Media Gemantararaya.com

NIAS UTARA – Kabupaten Nias Utara salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang masih belum menyeluruh dan patuh dengan aturan yang ada untuk mengelola anggaran Dana Desa dengan baik.

Hal ini terungkap dari beberapa data dan informasi yang dihimpun bahwa diduga hampir 112 Desa di Kabupaten Nias Utara tidak tepat mempedomani regulasi yang telah ditentukan, sungguh aneh bin ajaib padahal tak kurang setiap tahunnya diterbitkan regulasi untuk dipedomani oleh pemerintahan desa dan kecamatan.

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Nias Utara Nomor 21 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa Pasal 13 ayat 2 Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b agar APD Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Namun hal ini terbalik yang terjadi justru hingga saat ini masih terdapat 7 (tujuh) desa lagi yang masih belum penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes Tahun Anggaran (TA) 2021 dan termasuk Perdes Tentang Laporan Pertanggujawaban Realisasi (LPR) APBDes TA 2020.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Fanolo Hulu, M.Si saat di konfirmasi (6/7/2021) di kantor yang barusan ia tempati itu, mengenai perbub yang disampaikan oleh rekan-rekan media, Beliau menanggapi bahwa karena saya baru saja dilantik akan tetapi kita lihat nantinya, “seraya”.

Mengenai persoalan ini akan menjadi agenda prioritas utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Fanolo Hulu mengakui bahwa masih terdapatnya desa-desa yang masih belum menetapkan APDesnya termasuk perdesa tentang pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran Tahun 2020.

Tambahnya, nantinya akan kita menyurati kepala desa dan BPD serta pihak yang berkepentingan termasuk pihak pendamping desa untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh ke tujuh desa tersebut, “tutupnya.

Terpisah, Kepala Bidang PUEM Dinas PMD Nisut, Sukemi Harefa menguatkan paparan Kadisnya itu mengungkapkan, hingga kini ada sekitar 7 desa lagi yang belum menetapkan Perdes tentang APBDes TA 2021.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada salah satu sumber yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran juga ia meminta agar namanya tidak dipublikasikan dalam pemberitaan ini.

Bahwa kita berharap agar Dinas PMD Nias Utara harus memahami dan menjalankan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 21 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Desa sebagai eksekutor dari aturan tersebut mestinya tidak boleh memberikan ruang untuk mengangkanginya.

Lanjutnya justru perbub ini sangat baik untuk dipedomani oleh desa, mengapa dalam perbub tersebut khusunya pada pasal 29 ada sanksi yang harus diterapkan bila pihak pemdes yang dinilai lalai dalam melaksanakan kewajibanya maka 6 bulan penghasilannya/gajinya tidak dibayarkan dan begitu juga sebaliknya.

Jika BPD yang lalai dalam tugas dan kewajibannya maka hal yang serupa akan diberlakukan. Ditanya mengenai desa-desa mana saja yang tidak patuh aturan tersebut, Ia menjelaskan nanti teman-teman media di cek itu Dinas PMD Nisut namun ia menduga bahwa paling cepat desa pada tahun 2021 ini penetapan APBDesnya pada bulan Februari 2021. Lebih jauh Ia menjelaskan bahwa jikalau kita sadari bersama bahwa anggaran yang ada dalam APBDes tersebut salah satunya memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan bidang-bidang kegiatan lainnya.

Teman-teman bisa membayangkan jika sampai hari ini saja belum bisa menetapkan APBDes bukankah kita telah menghalangi hak-hak setiap warga desa ?, Ia juga berharap kepada Bupati Nias Utara agar tidak ragu menerapkan aturan ini apa lagi aturan ini peraturan Bupati Nias Utara.

Sungguh ini menjadi preseden buruk ditengah-tengah masyarakat luas jika pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Diketahui bahwa, sejumlah desa di Nias Utara telah menerima dana transfer dari RKUD Nias Utara ke RKUDes yakni alokasi dana desa untuk membiayai operasional pemerintah desa dan BPD, namun terkait dengan sanksi yang akan diberlakukan masih belum diketahui, “imbuhnya” (Fzal)

By Geya

One thought on “Nias Utara, 112 Desa Diduga Kangkangi Peraturan Bupati”

Comments are closed.