Bupati Nias Hadiri Rapat Desa Tahun 2021 Untuk Wilayah Kecamatan Gido, Sogaeadu, Somolo-Molo, Dan Ma’u

Media Cyber Gemantararaya.com

Nias – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nias mengundang empat wilayah kecamatan Gido, kecamatan Sogaeadu, kecamatan Somolo-Molo dan kecamatan Ma’u provinsi Sumatera Utara, Rabu (21/07/2021).

Pada acara rapat pemerintah desa tahun 2021 di kabupaten Nias turut hadir; Arota Lase, A.Md Wakil Bupati Nias, Dewia Zebua Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nias, Jefri Wa’u Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Nias, Inspektur Daerah Kabupaten Nias, Camat Gido, Camat Ma’u, Camat Somolo-molo dan Camat Sogaeadu serta para Kepala Desa dan BPD.

Dewia Zebua Ketua Fraksi PDI Perjuangan dalam kata sambutan singkatnya mengatakan bahwa bagi para kepala desa jangan banyak bicara, tunjukkan kinerja yang baik membangun desa, kepala desa harus melakukan koordinasi kepada dinas – dinas terkait, berbuat dengan kepentingan masyarakat dan sesuaikan dengan regulasinya. Bagi desa yang belum lengkap segera dilengkapi bila tidak mau urusannya pada proses hukum, dan berharap mengelola dana desa sesuai regulasi yang ada. Pihak BPD dan kepala desa sebaiknya kita mendukung visi misi pemerintah saat ini agar desa kita terakses, dan berharap perangkat desa benar membantu kepala desa untuk menjalankan roda pemerintah desa bukan tugas perangkat main lapor kepala desanya, bila ada perangkat desa yang belum mampu memahami tugasnya lebih baik mundur dari pada hanya penghambat proses pembangunan, “harapnya.

Bupati Nias Ya’atulo Gulo, SE, SH., M.Si mengawali sambutannya sampaikan rasa syukur kepada Tuhan, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang desa di masing-masing wilayah kecamatan Ma’u, Somolo-Molo, Sogaeadu, dan Gido.

Bupati Nias berharap kepada para kepala desa dan juga BPD kerjasama membangun desa masing – masing, dan bagi para perangkat desa harus paham tugas pokoknya, mandiri dan kapan bisa naik kelas silakan kerjakan sendiri jangan dipihakkan ketiga mengerjakan pada perencanaan pengguna anggaran misalnya, dan bila ada hal- hal yang sulit boleh ditanya pihak kecamatan. Dan beberapa desa yang ada di kabupaten Nias yang bermasalah sesuai yang disampaikan kepala Inspektorat tadi, ada desa yang bermasalah dalam mengelola dana desa, untuk itu saya tegas dalam jangka dua minggu harus selesai dikerjakan dan bila tidak selesai maka urusannya akan dilimpahkan ke penegak hukum, karena saya hadir bagaimana desa kita terakses, dan bila desa telah terakses maka perekonomian masyarakat ada peningkatan dan saya tidak mau tolerir bagi kepala desa yang main-main dengan dengan dana desa,”tegas Bupati Nias.

Lanjut Bupati Nias sampaikan bahwa BPD mampu memahami fungsinya dan tugasnya, dan BPD dan kepala desa memiliki hati untuk membangun desa kita, jangan saling melemahkan dan cari- cari kesalahan BPD harus mampu memberi solusi bagi pemerintah desa. BPD jangan juga berperilaku seperti penegak hukum atau Inspektorat, dan harus paham fungsinya sebagai pengawasan, legislasi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Terus Bupati Nias mengatakan bahwa anggaran dana desa cukup signifikan besarnya, tentu para kepala desa bertanggungjawab penuh dalam mengelolanya dengan baik, “tutup Bupati Nias.(ArG/red).

By Geya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *