Gemantararaya.com, Cibinong(Kabupaten Bogor), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah, S.E.,M.M., langsung angkat bicara dan menanggapi pemberitaan yang ditayangkan gemantararaya.com, Kamis(02/09/2021), terkait jual beli seragam di sekolah, terutama disalah satu SMPN yang menjual baju seragam saat pendaftaran ulang PPDB apalagi dimasa sulit akibat dampak pandemi covid yang nilai nya fantastis yaitu sebesar 1.350.000 rupiah per paket seragam sekolah, sehingga sangat membebani orangtua siswa yang kurang mampu.

Foto: selesai wawancara Kadisdik Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah, S.E.,M.M.

Terkait pemberitaan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah, S.E.,M.M., menanggapi nya melalui pesan Whatsapp dan dengan tegas mengatakan bahwa jual beli seragam jelas dilarang.

” Saya tegaskan bahwa jual beli seragam sekolah itu jelas dilarang, dalam bentuk apapun” jawab nya singkat.

Saat ditanya perihal sanksi tegas bagi Oknum Kepsek pelaku nya, apalagi yang sudah sering melakukan dugaan pungutan dengan berbagai bentuk atau modus, Juanda menjawab ada sanksi PP 53 tentang Displin pegawai.

” Untuk sanksi nya, ada PP 53 tentang Displin pegawai” jawab nya lagi singkat.

Jual beli seragam di lingkungan sekolah bukan rahasia lagi,bahkan semakin marak dilakukan oknum disekolah akhir-akhir ini, bahkan disaat pendaftaran ulang PPDB dan disaat masa sulit akibat dampak pandemi covid, masih saja ada oknum yamg tega membebani orangtua yang kurang mampu dengan alasan sudah musyawarah atau keputusan bersama orangtua murid atau siswa, sudah saatnya Dinas Pendidikan,dalam hal ini Kepala Dinas memberi sanksi tegas terhadap Oknum-oknum pelaku nya,khususnya oknum Kepsek, terkhusus lagi di SMPN sehingga perlu diselidiki,diaudit oleh pihak Dinas dan juga Inspektorat sebagai pengawas internal , meski sudah banyak aturan yang melarang(aturan berlapis) tapi tetap saja para oknum tersebut nekat melanggar aturan yang berlaku yang seharus nya para oknum tersebut mempedomani dan mentaati aturan yang ada.

Sebagai Fungsi informasi dan Pendidikan bagi Masyarakat bahwa jelas-jelas di Permendikbud No.45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah pada BAB IV tentang pengadaan dan penggunaan pasal 4 poit 1 dikatakan bahwa pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik, dan di poit 2 mengatakan bahwa pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan PPDB atau kenaikan kelas.

BAB V tentang sanksi nya pun sudah jelas tertulis yaitu di pasal 6 yang mengatakan bahwa Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Permen ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan.

Bahkan di Permendikbud 1 Tahun 2021 pasal 27 juga jelas tertulis ada larangan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB, jika melanggar dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Juga di Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan terutama pasal 18a jelas tertulis larangan tersebut yang mengatakan: pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, seragam sekolah atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan. Jadi jelas guru maupun karyawan di sekolah sama sekali tidak boleh menjual buku-buku maupun seragam sekolah, bukan hanya guru dan karyawan sekolah, bahkan komite sekolah pun dilarang menjual buku dan baju seragam kare na jelas juga tertulis di Permendikbud No.75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dimana pada pasal 12a mengatakan bahwa Komite Sekolah,baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam sekolah.

Dengan adanya beberapa peraturan tersebut diatas(Peraruran berlapis) yang merupakan payung Hukum yang masih tetap dilanggar, bahkan Ombudsman Pusat dan daerah pun dengan tegas melarang praktek jual beli seragam dilakukan, seharusnnya semua pihak, khususnya pihak Sekolah mentaati nya, sebab praktek jual beli seragam di sekolah yang dilakukan pihak sekolah merupakan bagian Mal Administrasi, yang merupakan sebuah pelanggaran administrasi sehingga bisa dikatakan sebagai tindakan Pungutan Liar(Pungli), sehingga para oknum pelaku nya sangat patut dikenai sanksi berat karena sudah melanggar beberapa aturan per Undang-undangan, baik dikenakan sanksi hukum(ranah hukum) ataupun sanksi administrasi(Sanksi dari Dinas Pendidikan). Adapun sanksi admistrasi yang dimaksud bisa merupakan bentuk mutasi hingga pencopotan dari jabatan oknum kepsek atau oknum guru pelaku nya. Saat ini Masyarakat sangat mendambakan seorang Kepala Dinas Pendidikan yang tegas karena selama ini sering terjadi dugaan Pungutan dengan berbagai modus oleh oknum-oknum nakal, sehingga Masyarakat berharap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor saat ini, Juanda Dimansyah,S.E.,M.M.,  sebagai pimpinan di Dinas Pendidikan bisa mengambil langkah tegas terhadap oknum pelaku, khususnya oknum Kepsek SMPN yang disekolah nya memperjualbelikan Seragam dengan nilai yang sangat mahal dengan nilai fantastis yaitu sebesar 1.350.000 per paket seragam sekolah, karena hal ini bisa mencoreng nama baik pendidikan dimana didalam nya diduga ada bisnis yang dilakukan oknum-oknum yang tidak peka terhadap situasi saat ini,apalagi aturan sudah jelas melarang nya. Masyarakat sangat menunggu action dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, untuk menyelidiki dan memberi sanksi tegas terhadap oknum-oknum pelaku nya,apalagi Oknum yang merasa kebal dan diduga sering melakukan pungutan tapi tidak pernah dikenai sanksi tegas oleh Dinas terkait, karena biasanya para oknum pelaku sudah lihai menampik meski jelas-jelas melakukan dugaan Pungli dengan berbagai modus, dengan alasan bahwa itu sudah kesepakatan orang tua murid, alasan kebersamaan, dan beragam alasan lainnya meski beberapa aturan payung hukum jelas-jelas melarang, bahkan ketika orangtua siswa ditanya apakah ikhlas dipungut dengan nilai yang ditentukan pihak oknum di sekolah, sebagian sungkan  menjawab nya, mungkin saja akibat berbagai faktor dan situasi (Marlon,S.E.).

One thought on “Kadisdik Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah,S.E.,M.M.;” Dilarang keras Jual beli Seragam di sekolah, dalam bentuk apapun, Oknum pelaku akan dikenakan sanksi PP 53 “”

Comments are closed.