Gemantararaya.com, Cibinong, (Kabupaten Bogor), Kepala Sekolah SMPN 1 Cileungsi berinisial (OS) akhirnya dimutasi. Hal ini dibenarkan sekaligus disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah,S.E.,M.M. Kepada Gemantararaya com, Hari ini, Kamis(28/10/2021) via sambungan Handphone(HP).

” Iya, betul! sudah dimutasi ke SMPN Jonggol” jawab Kadisdik Kabupaten Bogor singkat.

Mutasi Kepala SMPN 1 Cileungsi dilakukan sesuai keinginan Masyarakat, Pemerhati Pendidikan sekaligus sebagai dampak dari Sanksi Disiplin berat yang diberikan sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bogor terkait masalah Pungutan-pungutan yang dilakukan di SMPN 1 Cileungsi saat PPDB 2021, yaitu Pungutan Uang seragam sekolah sebesar 1.350.000 per siswa dan Pungutan penerimaan murid baru Jalur kelas olahraga sebesar minimal 6,8 juta rupiah per siswa yang katanya sebanyak 3 kelas dimana per kelas  sebanyak 36 murid atau siswa.

Sanksi Penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah merupakan jenis hukuman disiplin berat sesuai PP 53 Tahun 2010,  sehingga oknum yang terkena sanksi berat tidak layak lagi menjadi kepsek karena dianggap tidak kompeten.

PNS yang disanksi Disiplinberat dikenakan sanksi mutasi yang diatur dalam UU no.5 Tahun 2014 tentang UU ASN dan juga PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Adapun Kepala Sekolah SMPN 1 Cileungsi yang baru, Mujiono sebelumnya merupakan Kepala SMPN 2 Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.

Ketua Relawan Jokowi, Gerakan Masyarakat Akar Rumput NKRI(GEMAR NKRI), Marlon,S.E. mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kadisdik Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah,S.E.,M.M.

” Apun itu, langkah yang diambil oleh Kadisdik Kabupaten Bogor sudah tepat dan merupakan sikap atau langkah yang tegas dan Objektif dan sudah sesuai aturan dan Per Undang-undangan yang berlaku saat ini, ya…kita dukung penuh demi kebaikan dunia pendidikan,khusus nya Pendidikan Gratis tanpa pungutan, terkhusus lagi wajib belajar 9 tahun” ucapnya singkat.

Mutasi PNS diatur dalam UU no.5 Tahun 2014 tentang ASN, dan lebih lanjut mutasi PNS diatur dalam PP 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Mutasi PNS bisa dilaksanakan atas dasar kesesuaian kompetensi PNS dengan Persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, yang mana dalam hal ini penurunan pangkat Seorang  satu tingkat lebih rendah merupakan hukuman disiplin berat sehingga atas dasar kesesuaian kompetensi PNS dengan Persyaratan jabatan, maka PNS yang sudah terkena hukuman disiplin berat layak dimutasi.

Dasar Hukum: UUD 1945, UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP No.11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. ( Red/Team).

By Admin