Gemantararaya.com, Cibinong(Kabupaten Bogor), Ketua LSM Getar Pasundan, Diana Papilaya berharap pihak Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendalami penyelidikan dengan memeriksa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, R.Soebiantoro,W.ADT.M.M., bukan hanya sebatas di PPK dan Sekdis PUPR. Hal ini disampaikan Diana Papilaya kepada gemantararaya.com di lingkungan kantor Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Selasa (17/05/2022).
” Iya.., Saya selaku Ketua LSM Getar Pasundan sangat prihatin dengan di OTT nya Bupati Bogor, Ade Yasin bersama beberapa orang lain nya, termasuk PPK dan Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, jadi Saya berharap KPK lebih mendalami dan menyelidiki dugaan keterlibatan Kepala Dinas PUPR, R.Soebiantoro, karena sebenarnya kan kasus di Dinas PUPR ini yang paling bertanggung jawab adalah Kadis nya” ungkap Diana.
” Kenapa saya bilang demikian?, Sebab dalam kuasa anggaran di lingkup PUPR adalah Kadis, jadi dia lah salah satu yang pantas di panggil dan didalami oleh Penyidik KPK dan dijadikan tersangka jika bukti nya sudah kuat,ini sebagai efek jera di Dinas PUPR karena merekalah yang punya Proyek yang mana tender proyek nya dilakukan UKPBJ Kabupaten Bogor” lanjut nya.
” Saya berharap jangan ada lagi pejabat,khususnya di lingkungan Dinas PUPR yang bermain – main dengan anggaran,karena itu dari uang Rakyat. Sejak R. Soebiantoro menjadi Kadis PUPR pada tahun 2019, sangat banyak pekerjaan infrastruktur yang buruk dan asal jadi, dan itu juga luput dari pemeriksaan BPK, sebagai contoh pada tahun 2020, pekerjaan Bogor -Kemang ( Bomang ) yang menghabiskan anggaran sebesar 38 Milyar lebih yang dikerjakan pihak PT.Mulya giri dan sampai sekarang belum resmi dibuka untuk jalan umum dan pada fakta nya dilapangan jalan tersebut sudah banyak yang rusak,akan tetapi informasi ini lolos dari pantauan BPK, dan ada lagi pekerjaan PUPR yaitu pembangunan jembatan Cimapak pada tahun 2020 yang menelan Anggaran sebesar 8 Milyar lebih, faktanya baru tiga bulan sayap turap pada bangunan sepanjang 20 meter sudah rubuh, namun setelah tim dari LSM Getar Pasundan mendatangi lokasi proyek setelah kejadian, baru ada pembenahan itu pun dilakukan di tahun 2021, itu pakai anggaran darimana lagi? Begitu juga pekerjaan di Tahun Anggaran 2021 banyak yang dikerjakan asal jadi,seperti contoh pekerjaan Cijayanti dan Cigudek padahal pagu anggaran sangatlah Fantastis. Mega proyek pekerjaan selama ini, jika di amati banyak anggaran yang disunat ,dari banyak nya persoalan pekerjaan proyek tersebut maka saya selaku ketua LSM Getar Pasundan yang sangat mencintai kabupaten Bogor, khusus nya mencintai masyarakat Bogor meminta agar pihak penyidik dari KPK memeriksa secara maraton dan berharap menjadikan Kadis PUPR jadi tersangka” ujar Diana.
” Yang tidak kalah penting juga, Kami dari LSM Getar Pasundan juga berharap pihak penyidik KPK membidik dan menyelidiki secara tuntas program SAMISADE (satu milyar satu desa ) Bupati Bogor,Ade Yasin, supaya semua borok dan kasus yang ada di kabupaten bogor ini bisa diungkap KPK untuk rasa keadilan dan tegak nya supremasi Hukum,karena ada dugaan yang tidak beres dengan Program SAMISADE” tutup nya.(Marlon,S.E.).