Gemantararaya.com, Cileungsi(Kabupaten Bogor), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP)
Dace Supriadi, SH, M.Si, mengatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan(DPKPP) dan Satpol PP Kabupaten Bogor memiliki kewajiban mengawasi bangunan tanpa izin. Hal ini dikatakan Dace Supriadi saat dikonfirmasi wartawan gemantararaya.com terkait marak nya Bangunan diduga tidak ber IMB di wilayah Kabupaten Bogor, termasuk di Kecamatan Cileungsi, pada Rabu(18/05/2022).

” Sebenarnya ranahnya ada di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Satpol PP kabupaten bogor, karena dua SKPD ini memiliki kewajiban mengawasi bangunan tanpa ijin dan melakukan penertiban” terangnya.

“Sedangkan DPMPTSP merupakan SKPD yang bertugas meng-administrasikan setiap pemilik bangunan yang mengajukan perijinan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku” singkatnya.

Dari Pantauan gemantararaya.com, semakin marak bangunan diduga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) atau istilah sekarang Persetujuan Bangunan Gedung(PBG),termasuk di wilayah Kecamatan Cileungsi, baik berupa bangunan baru bahkan bertingkat, maupun bangunan yang dirubah atau diperluas seperti Ruko, Residence, Perumahan dan bangunan lainnya. Bahkan Diduga lahan yang dibangun tidak sesuai peruntukannya atau tidak sesuai aturan tata ruang dan aturan per undang-undangan yang ada, sehingga Masyarakat berharap Dinas atau instansi terkait bisa menertibkan bangunan-bangunan diduga tidak memiliki izin bangunan.

Sebagai Fungsi informasi bahwa, berdasarkan bunyi Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”). Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Dahulu, UU Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”) memang mensyaratkan adanya IMB bagi setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung. Ada 3 Dokumen Penting Terkait Bangunan Gedung, istilah IMB tidak lagi dikenal, melainkan istilah yang kini digunakan ialah Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”). Hal di atas telah ditegaskan dalam Pasal 24 angka 34 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 36A ayat (1) UU Bangunan Gedung bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan setelah mendapatkan PBG.

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi, dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

PBG meliputi proses konsultasi perencanaan dan penerbitan. Adapun proses konsultasi perencanaan meliputi:
pendaftaran, dilakukan oleh pemohon/pemilik melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan menyampaikan data pemohon atau pemilik, data bangunan gedung dan dokumen rencana teknis. Pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan
Pernyataan pemenuhan standar teknis.

Sedangkan proses penerbitan PBG meliputi: penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah, dan penerbitan PBG.

Adapun Sanksi Jika Tidak Memiliki PBG!
Bagaimana jika pemilik bangunan gedung tidak memenuhi kewajiban persyaratan perizinan pembangunan dalam hal ini tidak memiliki PBG?

Setiap pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, pengkaji teknis, dan/atau pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif, yang dapat berupa:
-peringatan tertulis
-pembatasan kegiatan pembangunan
-penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
-penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung
-pembekuan persetujuan bangunan gedung
-pencabutan persetujuan bangunan gedung
-pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
-pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain itu, terdapat sanksi pidana dan denda juga apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam UU Bangunan Gedung jo. UU Cipta Kerja, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, atau hilangnya nyawa orang lain dan Masyarakat berhak dan dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan/atau bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkaran berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungan.

Kemudian, bagaimana jika bangunan tersebut sudah terlanjur berdiri tetapi belum memiliki PBG? Untuk memperoleh PBG, harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) berdasarkan ketentuan PP 16/2021. Jadi, kewajiban untuk melengkapi setiap pembangunan rumah dengan PBG berlaku kepada setiap orang, dan tidak ada pengecualian tertentu untuk penduduk asli sekalipun, yang sudah terlanjur membangun tanpa adanya PBG. Adapun Dasar Hukum nya yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal 7 ayat (2) UU Bangunan Gedung sebelum diubah Pasal 24 angka 4 UU Cipta Kerja jo. Pasal 14 ayat (1) PP 36/2005, Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 16/2021”), Pasal 253 ayat (1) PP 16/2021, Pasal 253 ayat (5) PP 16/2021, Pasal 253 ayat (7) PP 16/2021, Pasal 253 ayat (9) PP 16/2021, Pasal 253 ayat (10) PP 16/2021, Pasal 261 ayat (1) PP 16/2021, Pasal 24 angka 41 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 UU Bangunan Gedung, Pasal 24 angka 42 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 45 ayat (1) UU Bangunan Gedung, Pasal 24 angka 43 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) UU Bangunan Gedung, Pasal 328 ayat (5) PP 16/2021, Pasal 346 ayat (3) PP 16/2021.(Marlon,S.E.).

By Admin