Gemantararaya.com, Cibinong, Kabupaten Bogor, Pejabat dan PPK Dinas PUPR kabupaten bogor kompak bungkam saat dikonfirmasi terkait beberapa proyek peningkatan jalan dan proyek laimnya Tahun Anggaran 2022. Beberapa proyek yang dimaksud yaitu proyek peningkatan jalan tunggilis-situsari, kecamatancileungsi dengan nilai anggaran Rp.2.961.802.000, juga proyek peningkatan jalan cikaret-cibinong dengan nilai anggaran Rp.2.463.496.000, dan masih banyak proyek peningkatan jalan lainnya dengan nilai rata-rata Anggaran masing-masing proyek berkisar kurang lebih 2 Milyar, bahkan ada yang kurang lebih 3 Milyar per proyek yang dalam pelaksanaannya diduga bermasalah bahkan diduga tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, yang aneh nya ketika Pejabat dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Bogor dikonfirmasi perihal proyek-proyek tersebut yang diduga bermasalah, mereka kompak bungkam karena tak satupun yang mau menjawab atau merespon konfirmasi wartawan bahkan ada yang beberapa yang ditelepon gak diangkat samasekali.

Beberapa Pejabat atau PPK yang dikonfirmasi tapi bungkam yang dimaksud diantaranya: Heru, Alan dan juga Aldino.

Menurut informasi bahwa Heru yang merupakan Pejabat di Dinas PUPR yang mengawasi Proyek Dinas PUPR di wilayah Timur tersebut sulit ditemui di kantor nya bahkan koran yang dititip ke staff nya beberapa waktu lalu terkait pemberitaan proyek diduga bermasalah, supaya ditanggapi tak kunjung ada respon atau tanggapannya.

Begitu juga Alan yang sesuai informasi merupakan salah satu PPK Dinas PUPR bidang penyehatan lingkungan atau sanitasi, dimana saat dikonfirmasi beberapa kali perihal beberapa titik tender proyek pengembangan infrastruktur program hibah air minum kementerian PUPR yang diduga ada kejanggalan dalam persyaratan dokumen dan peta tidak mau menjawab bahkan ditelepon berkali-kali gak diangkat.

Tidak beda jauh dengan Aldino yang merupakan PPK Dinas PUPR, saat dikonfirmasi by pesan Whatsapp perihal beberapa proyek peningkatan jalan di wilayah cibinong tidak juga mau menjawab meski sudah dibaca, bahkan ditelepon berkali-kali pun gak diangkat.

Fenomena kompak bungkam seakan jadi trend dikalangan beberapa oknum Pejabat dan PPK di Dinas PUPR kabupaten Bogor akhir-akhir ini, sehingga semakin menimbulkan berbagai dugaan dan pertanyaan dikalangan masyarakat khususnya dikalangan sosial kontrol, ter khusus lagi dikalangan wartawan yang melakukan konfirmasi yang mana tupoksinya sebagai jurnalis membuat atau menayangkan berita dari fakta, data dan narasumber yang ada(pemberitaan yang berimbang) sebagi fungsi informasi dan fungsi pendidikan bagi masyarakat luas. Dengan bungkamnya para Pejabat Dinas PUPR kabupaten bogor tersebut sangat bertolak belakang dengan UU Keterbukaan Informasi Pubik(UU KIP) No. 14 Tahun 2008, sehingga transparansi dan akuntabilitasnya dipertanyakan karena semua proyek peningkatan jalan dan proyek lainnya yang menggunakan anggaran negara yang notabene merupakan uang rakyat dari pajak yang dibayarkan, wajib dipertanggung jawabkan dan sah-sah saja jika dipertanyakan oleh kalangan publik.

Ketua LSM Getar Pasundan, Diana Papilaya saat dimintai tanggapannya, Rabu(10/08/2022), perihal bungkam nya beberapa Oknum pejabat Dinas PUPR Kabupaten bogor terkait proyek-proyek diduga bermasalah, sangat menyayangkan sikap para pejabat di dinas PUPR kabupaten bogor dan meminta supaya Kejaksaan Agung(Kejagung),termasuk Kejaksaan Negeri Cibinong dan APH lainnya untuk memantau dan mengawasi proyek-proyek Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang diduga bermasalah.

” Ya.., sangat disayangkan, bayangkan saja sekelas pejabat publik bungkam saat dikonfirmasi wartawan, kompak lagi semua, bungkam ya.., aduhhh.., gimana atuh..,saya pun gak habis pikir, bukankah semua harus transparan? bukankah semua harus akuntable? kan ada UU Keterbukaan Informasi Publik, apa yang harus ditutupi? ini kan masalah anggaran negara dari uang rakyat! Untuk itu Saya meminta Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk Kejaksaan Negeri Cibinong dan APH lainnya untuk memantau dan mengawasi proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek peningkatan jalan yang ada di wilayah kabupaten bogor Tahun Anggaran 2022 ini yang diduga banyak bermasalah dan patut diduga ada sesuatunya. Kita sangat prihatin sebab akhir-akhir ini proyek Dinas PUPR kabupaten bogor sering menjadi sorotan publik bahkan publik pun sudah tau bahwa sudah ada yang masuk ke ranah antirasuah atau KPK, sehingga kita berharap masalah ini tetap jadi Fokus atau konsen KPK dan meminta BPK untuk mengaudit semua proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang masih banyak dalam tahapan proses berjalan tapi diduga bermasalah, karena tidak menutup kemungkinan jika tidak sesuai RAB atau kontrak akan menimbulkan banyak kerugian negara” terang Diana.

” Ada beberapa proyek yang saat ini diduga bermasalah, diantaranya; Proyek peningkatan jalan tunggilis-situsari, kecamatan cileungsi yang menelan anggaran negara sebesar Rp.2.961.802.000, sungguh nilai yang fantastis, bukan nilai anggaran yang kecil ini,proyek yang dikerjakan PT.Optima Teknik Indonesia sebagai pelaksana dan Pt.Nasuma Putra sebagai konsultan pengawas nya baru saja selesai langsung retak-retak dibanyak titik dan bahkan ada beberapa titik diduga patah, buktinya ada, ini harus dibongkar dan diaudit tuntas, ini uang rakyat, gak main-main ini, belum lagi proyek poyek peningkatan jalan cikaret-cibinong, kecamatan cibinong dengan nilai kontrak Rp.2.463.496.000. yang merupakan anggaran negara, dan dikerjakan oleh CV. Rajanska Bangun tama sebagai penyedia, Pt.Dimension Ronakon sebagai konsultan pengawas, masih tahap pengerjaan tapi sudah banyak terlihat retak-retak dibeberapa titik dan bahkan diduga patah di beberapa titik, bahkan ada yang lebih parah lagi, nanti akan kita sampaikan ke publik karena kita punya bukti Foto dan video nya seauai fakta dilapangan. Untuk itu saya minta Kejagung dan Kejaksaan Negeri Cibinong beserta APH lainnya menurunkan tim untuk memantau, mengawasi bahkan mengaudit proyek-proyek tersebut, agar tidak terjadi kerugian negara dalam penyelesaiannya, apakah sudah sesuai RAB atau Kontrak yang ada,” Singkat Diana (Marlon.S.E.)

By Admin