Gemantararaya..com, Cibinong, Kabupaten Bogor, Proyek Dinas PUPR kabupaten bogor Peningkatan Jalan siaga-Pangrango-Karadenan, Kecamatan Cibinong dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.991.916.000 terlihat kerusakan parah dibanyak titik yaitu banyak nya retak-retak/belahan-belahan, bahkan diduga patah-patah di banyak sisi beton cor sehingga terindikasi tidak sesuai spesifikasi atau R.A.B dan nilai kontrak.

Proyek. Peningkatan jalan dengan No: 620/A.066.08.0011/TING-JLN/PPJJ.1/SPMK/DPUPR, Tanggal 17 Juni 2022, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender ini, penyedianya adalah CV. Wijaya Putra Sejahtera dan Konsultan Pengawas nya PT. Demensi Ronakon.

Kepala UPT Jalan Jembatan Kelas A Wilayah 1 Cibinong, Nur Ichwan, kepada wartawan, Senin(22/08/2022), dengan tegas mengatakan harus dibongkar.

” Karena terlihat banyak kerusakan dan sisinya berdekatan, disini belah disana belah, ya harus dibongkar, iya..,dibongkar! pengawasnya saja saya panggil gak mau datang, kan aneh” ucap nya singkat

Hal senada juga dikatakan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bogor Krisman Nugraha, Senin(22/08/2022), ketika ditemui di salah satu ruangan rapat di kantor Dinas PUPR Kabupaten Bogor saat bersama beberapa orang konsultan proyek, mengatakan kalau memang rusak parah, bongkar.

” Iya.. . kalau banyak kerusakan harus dibongkar, tapi kan gak ujug-ujug, kita lihat dulu kerusakannya! justru dengan adanya pemberitaan itu(proyek bermasalah-red), jadi bahan buat saya, konsultan -konsultan nya akan saya tegur, ini saya bersama beberapa konsultan yang saya panggil, jadi saya gak berani jawab dulu, kan saya gak tau masalahnya, jadi yang saya tegur konsultannya dan PPK nya, justru nanti mereka harus bertanggung jawab” imbuh Krisman.

Sementara Keberadaan Aldino Putra Perdana sebagai Pejabat Dinas PUPR Kabupaten Bogor sekaligus sebagai PPK Proyek diduga bermasalah tersebut belum diketahui, karena ketika hendak dikonfirmasi by pesan WA, HP nya sudah tidak aktif lagi,ada apa? Publik pun mempertanyakan Aldino sebagai PPK juga terkait kehadirannya saat pelaksanaan proyek, dimana PPK seharusnya ber tanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut, apakah pernah kontrol? kalau pernah, dengan kondisi proyek yang bermasalah, apakah PPK pernah menegur pelaksana saat pekerjaan dilakukan tidak sesuai Spesifikasi?

Publik juga berharap supaya Kejaksaan Negeri Cibinong segera menyelidiki proyek tersebut karena diduga tidak sesuai spesifikasi atau asal jadi, sehingga hasil pekerjaan terlihat kerusakan dimana-mana, kualitas dipertanyakan dan jauh dari yang dipersyaratkan.

Kecurigaan Publik pun bertambah karena tidak tegas nya PPK/PPTK Dinas PUPR Kabupaten Bogor kepada pelaksana dan konsultan pengawas meski hasil pekerjaan beton cor sudah jelas-jelas banyak retakan, belahan dan bahkan seperti patah-patah, menambah kecurigaan dan tanda tanya publik kepada PPK dan oknum pejabat terkait, dan meminta jika terbukti tidak sesuai spesifikasi, beton cor proyek tersebut layak dibongkar karena itu semua menggunakan anggaran negara dari uang rakyat.

Atas dasar awal dugaan ini, Publik pun berharap KPK segera turun tangan melakukan penyelidikan dan audit serta mengusut tuntas proyek-proyek Dinas PUPR Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022 yang diduga banyak bermasalah.

Sebagai fungsi informasi bagi Publik atau masyarakat bahwa Konsultan pengawas adalah perusahaan atau badan hukum yang ditunjuk oleh owner untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan dilapangan, selama kegiatan pelaksanaan proyek berlangsung. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari gambar kerja atau backstage yang ditetapkan. Adapun tugas-tugas dari konsultan pengawas adalah :
1.Mengawasi dan memeriksa mutu pekerjaan kontraktor agar memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
2.Mengawasi dan menguji kualitas atau mutu bahan.
3.Menyiapkan dan menghitung kemungkinan terjadinya adanya pekerjaan tambahan atau pekerjaan yang kurang.
4.Memberi teguran kepada kontraktor jika pelaksanaan pekerjaan diluar dari spesifikasi gambar-gambar revisi.
5.Memeriksa gambar-gambar revisi.
6.Menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan selama pengawasan.

Untuk diketahui juga, bahwa dari adanya penelitian hukum normatif yuridis, bahwa kedudukan hukum Konsultan Pengawas Konstruksi, baik Konsultan Pengawas Konstruksi perseorangan maupun yang berbentuk badan usaha adalah sebagai subyek hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana Konsultan Pengawas Konstruksi ketika terjadi tindak pidana korupsi. Konsultan Pengawas Konstruksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika:

1.Terjadi tindak pidana korupsi dengan modus mengurangi kuantitas dan atau kualitas pekerjaan konstruksi.

  1. Terjadi kegagalan bangunan karena kesalahan Konsultan Pengawas Konstruksi
  2. Kontraktor didakwa dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 7 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) dan ada unsur kesengajaan dari Konsultan Pengawas Konstruksi, maka Konsultan Pengawas Konstruksi dikenakan dakwaan Pasal 7 ayat (1) huruf b. Jika terjadi kegagalan bangunan karena kesalahan Konsultan Pengawas Konstruksi, maka Konsultan Pengawas Konstruksi selain dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor), dan jika terbukti ada unsur korupsi, Penyidik KPK pun tentu akan menjerat pelaku/tersangka korupsi dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(Marlon, S. E.).

By Admin