Gemantararaya.com, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, ahir-akhir ini banyak Proyek-proyek di Pemda Kabupaten Bogor, khususnya Proyek Dinas PUPR Kabupaten Bogor menjadi sorotan Publik atau Masyarakat karena banyak nya kondisi proyek yang terlihat memprihatinkan, salah satunya proyek peningkatan jalan Bojong-Linggarmukti-Cibodas, Kecamatan Klapanunggal, kabupaten bogor yang nilai anggaran nya cukup besar dan fantastis yaitu sebesar Rp.3.459.000.000.,CV. Delapan Saudara sebagai penyedia dan Pt. Nasuma Putra sebagai konsultan pengawas nya dengan No&Tgl SPMK: 620/A.027-08.0813/TING-JLN/PPJJ.1/SPMK/DPUPR, Tgl 17 juni 2022, adapun masa pelaksanaan 150 hari kalender.

Dari pantauan dan penelusuran Tim awak Media dilapangan bahwa proyek peningkatan jalan tersebut banyak terlihat retakan-retakan di beberapa titik, bahkan belah-belah dibanyak titik, yang paling parahnya terdapat dibeberapa titik yang diduga patah-patah yang terlihat jelas menganga dari sisi kiri ke sisi kanan bahu jalan, sehingga publik pun mempertanyakan dan meragukan kualitas pengerjaannya bahkan materialnya apakah sudah sesuai R.A.B dan nilai kontrak yang cukup besa(Milyaran Rupiah).

Tim pun melakukan penelusuran kembali dibeberapa titik proyek dan ditemukan berbagai kerusakan seperti banyak nya retakan-retakan di banyak titik, ada yang dipoles tapi tetap terlihat belah menganga, ada yang terbelah di beberapa sisi beton cor, bahkan diduga patah dibeberapa sisi betonisasi jalan sehingga kemungkinan tidak akan tahan lama sehingga layak diaudit tuntas oleh pihak terkait, karena proyek jalan ini menggunakan anggaran negara yang cukup besar nilai nya, yang juga merupakan uang rakyat dari pajak yang dibayarkan.

Saat Team Media mengkonfirmasi Pelaksana(Pak.Manurung), hanya menjawab lagi sakit.

” Saya lagi sakit, harus rutin berobat dan rawat jalan, ke pak.Saiful saja ya..,” jawabnya singkat.

Sementara saat Saiful ditemui dilokasi proyek saat malam hari ketika ada pengecoran terakhir(20/09/2022),dan ketika awak Team media mempertanyakan kondisi proyek yang diduga tidak sesuai R.A.B. dan Nilai kontrak mengatakan siap dipotong tagihan pembayaran jika ada kerusakan.

” Kan. masih ada masa pemeliharaan, selama masa pemeliharaan masih tanggung jawab kita sebagai pelaksana proyek, dan kalau gak sesuai spek pasti kena denda, dan kita siap dipotong tagihan pembayaran” ucap saiful.

Ketika ditanya kenapa gak ada lampu penerangan saat pengecoran malam hari dan Beton pakai standar FC berapa? siful hanya menjawab karena sudah ada lampu samping kiri kanan rumah warga, kita pakai FC 30.

” iya gak pakai lampu penerangan saat ngecor karena sudah ada lampu samping kiri kanan rumah warga , dan beton kita pakai FC 40 kalau gak salah kalau dikonversi setara K350″ imbuh nya.

Team Wartawan mendapat informasi bahwa Didin dari UPT Infrastruktur jalan dan jembatan kelas A wilayah IX, Cileungsi yang dikepalai oleh Zulkifli merupakan petugas monitoring proyek tersebut, dan sampai berita ini ditayangkan belum ada tanggapan pihak UPT terkait kondisi proyek tersebut yang diduga tidak sesuai R.A.B.

Dengan kondisi yang memprihatinkan ini, harus nya Dinas PUPR Kabupaten Bogor sudah sepatut nya berbenah, dan memberikan warning tegas kepada oknum kontraktor yang diduga nakal supaya mengerjakan seluruh pekerjaan sesuai nilai kontrak, R.A.B. dan petunjuk teknis yang ada, dan Dinas PUPR harusnya lakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa proyek yang dikerjakan kontraktor tidak asal-asalan dan wajib sesuai prosedur yang ditetapkan. Jika ditemukan adanya pekerjaan yang diduga asal-asalan dan dianggap tidak sesuai standar, supaya Dinas PUPR jangan segan-segan memasukkan kontraktor yang diduga nakal kedalam daftar hitam atau blacklist(Daftar Hitam) demi menjaga nama baik Pemda Kabupaten Bogor, apalagi dengan adanya Program Pancakarsa yang digadang-gadang selama ini. Yang jadi pertanyaan publik juga, dimana Pihak UPT Jalan Jembatan yang menangani wilayah tersebut selama proyek peningkatan jalan berlangsung?kalau benar-benar dilakukan monitoring, apakah memang proyek tersebut yang diduga bermasalah sudah layak dan sesuai Spek dan R.A.B.?

Sebagai bentuk informasi bahwa Tupoksi dari dinas PUPR atas Kuasa PPK bersama Konsultan pengawas, adalah menjamin kerja kontraktor dalam pekerjaan sesuai dengan ikatan kontrak-nya, hingga ada penilaian hasil pekerjaan sampai 100% atau PHO. Barulah kemudian dilaporkan untuk dibayarkan nilai paket pekerjaan dapat di bayarkan full sesuai Kontraknya.Jika prosedur atau juklak juknis tidak dijalankan dan kedepennya dilakukan pembayaran, meski diduga proyek bermasalah bermasalah dan tidak lulus uji Lab, akan menjadi pertanyaan besar di Masyarakat.

Untuk diketahui juga dan sebagai fungsi informasi bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan PHO (Provisional Hand Over) dan FHO (Final Hand Over) merupakan suatu rangkaian kegiatan serah terima pekerjaan yang penting untuk diselesaikan dengan baik. PHO dan FHO diperlukan dalam rangka pengendalian proyek, karena setelah serah terima pekerjaan tersebut akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pemanfaatan atau pengoperasionaanl dan pemeliharaan.Dalam proyek pemerintah, proses serah terima pekerjaan mencakup serah terima hasil pekerjaan pertama (PHO), kemudian masa pemeliharaan (warranty period), dan yang terakhir serah terima pekerjaan akhir (FHO) yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam proyek pemerintah diatur mengenai tata cara serah terima pekerjaan yang secara teknis dilakukan dalam dua tahap, yaitu PHO yang merupakan serah terima dari penyedia kepada PPK (Pasal 57 Perpres 16/2018) dan serah terima pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA (Pasal 58).Ruang lingkup PHO/FHO mencakup mutu dalam hal administrasi, visual dan kuantitas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses PHO antara lain pemeriksaan pertama, penentuan cacat dan kekurangan (defects and deficiencies).Apabila terdapat defects dan deficiencies (daftar cacat dan kekurangan), maka perlu dilakukan penentuan pekerjaan tambahan / perbaikan dan waktu tenggang (grace period) untuk memperbaiki cacat dan menyempurnakan kekurangan. Agar PHO dapat disetujui ”grace period” dilakukan dalam waktu construction period, bukan pada saat warranty period.
Membuat Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan yang dilampiri : hasil pemeriksaan kantor, pengujian mutu dan pengamatan lapangan (site observation); dan ketentuan jangka waktu penanganan pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan (grace period).

Jika terdapat cacat pekerjaan, berdasarkan pertimbangan yang disebabkan oleh kesalahan kontraktor, maka biaya untuk perbaikan menjadi tanggung jawab kontraktor, artinya jika menurut pertimbangannya masih ada kekurangan dan cacat, maka panitia penilai hasil pekerjaan belum bisa menyediakan dan menyelesaikan laporan serah terima sementara pekerjaan (PHO) dan menyiapkan Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan, karena semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor wajib dipenuhi karena Nilai Kontrak tersebut bersumber dari Anggaran Negara yang merupakan Uang Rakyat dari Pajak yang dibayarkan.
Pekerjaan dianggap selesai hanya apabila semua pekerjaan yang berhubungan dengan keseluruhan pelengkap pekerjaan utama 95% dari nilai kontrak telah selesai. Hari kerja yang tidak dimanfaatkan harus diperkirakan juga, berapa kalender pekerjaan yang diberikan dan berapa hari proyek diselesaikan dikerjakan? Pekerjaan proyek pemerintah yang dikerjakan kontraktor harus dipertanggung jawab kan karena anggaran yang digunakan merupakan uang negara dari pajak yang dibayarkan Rakyat

Konsultan pengawas adalah perusahaan atau badan hukum yang ditunjuk oleh owner untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan dilapangan, selama kegiatan pelaksanaan proyek berlangsung. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari gambar kerja atau backstage yang ditetapkan. Adapun tugas-tugas dari konsultan pengawas adalah :
1.Mengawasi dan memeriksa mutu pekerjaan kontraktor agar memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
2.Mengawasi dan menguji kualitas atau mutu bahan.
3.Menyiapkan dan menghitung kemungkinan terjadinya adanya pekerjaan tambahan atau pekerjaan yang kurang.
4.Memberi teguran kepada kontraktor jika pelaksanaan pekerjaan diluar dari spesifikasi gambar-gambar revisi.
5.Memeriksa gambar-gambar revisi.
6.Menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan selama pengawasan.

Sebagai fungsi informasi untuk diketahuiasyarakat, bahwa dari adanya penelitian hukum normatif yuridis, bahwa kedudukan hukum Konsultan Pengawas Konstruksi, baik Konsultan Pengawas Konstruksi perseorangan maupun yang berbentuk badan usaha adalah sebagai subyek hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana Konsultan Pengawas Konstruksi ketika terjadi tindak pidana korupsi. Konsultan Pengawas Konstruksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika:

1.Terjadi tindak pidana korupsi dengan modus mengurangi kuantitas dan atau kualitas pekerjaan konstruksi.

  1. Terjadi kegagalan bangunan karena kesalahan Konsultan Pengawas Konstruksi
  2. Kontraktor didakwa dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 7 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) dan ada unsur kesengajaan dari Konsultan Pengawas Konstruksi, maka Konsultan Pengawas Konstruksi dikenakan dakwaan Pasal 7 ayat (1) huruf b. Jika terjadi kegagalan bangunan karena kesalahan Konsultan Pengawas Konstruksi, maka Konsultan Pengawas Konstruksi selain dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor), dan jika terbukti ada unsur korupsi, Penyidik KPK pun tentu akan menjerat pelaku/tersangka korupsi dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(Team/Red.).

By Admin