Gemantararaya.com, Kabupaten Bogor, Mafia Penimbunan solar bersubsidi semakin marak dan nekat, bahkan diduga sudah berbulan-bulan beroperasi dan berkeliaran diwilayah Hukum Polsek Cileungsi tanpa tersentuh Aparat Penegak Hukum.

Dari Pantauan awak media dilapangan dan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa para oknum pelaku penimbunan solar bersubsidi melakukan pembelian Solar dari bebrapa titik SPBU, salahsatu dugaan di wilayah pangkalan 10 dan 12 dengan menggunakan Truk Box dan lain nya yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menghindari kecurigaan publik, meski dilakukan terang-terangan dan diduga bekerjasama dengan pihak oknum SPBU dan sesuai informasi sudah berbulan-bulan operasinya berjalan tanpa tersentuh APH setempat.

Ketua LSM Voice Of Society(VOSY), Aslan mengecam keras praktek-praktek ilegal ini apalagi menyangkut BBM bersubsidi yang diduga dijual kembali ke industri.

” Jelas.., Praktek ilegal seperti ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, apalagi menyangkut BBM bersubsisi yang diduga dijual kembali ke Industri untuk mengeruk keuntungan dan memperkaya diri, hak-hak masyarakat dirampas para oknum yang tidak ber tanggung jawab, dan pastinya ini merugikan negara yang selama ini menanggung biaya subsidi yang Nilainya Trilyunan Rupiah” Ungkap Aslan.

” Apalagi kalau praktek nya sudah berjalan ber bulan-bulan, bayangkan berapa Milyar kerugian Negara dan berapa banyak Masyarakat yang dirugikan? ini harus dihentikan dan Aparat Penegak Hukum segera menangkap Para terduga pelaku, juga menutup SPBU yang diduga terlibat atau kerjasama” lanjut nya.

” Tidak menutup kemungkinan bahwa praktek ilegal ini diduga di backing i oknum-oknum tidak ber tanggung jawab dan wajib ditangkap, di sanksi berat dan disanksi pidana sesuai aturan per Undang-undang an yang ada, kan sudah jelas sesuai Undang-undang Migas tertulis bahwa ada sanksi pidana penyelewengan BBM bersubsidi. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi(BPH Migas) Setiap bulan melakukan verifikasi volume untuk mengajukan subsidi yang akan dibayar oleh Pemerintah dan ketika menjumpai sebuah penyelewengan BBM bersubsidi konsekuensinya tidak bayar subsidinya, dan wajib dilaporkan ke polisi untuk dilakukan pendalaman,” terang Aslan, Selasa(10/01/2023).

Aslan juga menegaskan ketika Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan penyalurannya terlibat atas penyalahgunaan, maka wajib diberikan sanksi dan pencabutan Izin Usaha-nya dan Aslan mengakui bahwa kemungkinan selama ini aturan yang ada atas penindakan penyalahgunaan BBM jenis Solar subsidi khususnya tidak terlalu tegas dan clear, sehingga terlalu sulit memahami celah-celah yang terjadi dalam penyalahgunaan yang kerap dimanfaatkan itu.

” Tentu dengan persoalan besar ini, kami meminta pihak BPH Migas kerjasama dengan Polri, TNI dan Pemda untuk mengusut tuntas persoalan ini, tangkap para terduga pelaku dan keterlibatan oknum, sehingga ke depan baik subsidi yaitu solar dan Pertalite ini bisa lebih tepat sasaran dan tentunya kami minta dukungan dari masyarakat untuk ikut memonitor jika terjadi hal-hal tidak benar, masyarakat berhak mengawasi dan pelaku dapat dijerat dengan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah. Yakni Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUH Pidana yang menyebutkan bahwa Penyalahgunaan pengangkutan BBM ataupun perniagaan BBM maka di situ akan dikenakan sanksi denda mencapai Rp 60 miliar dan hukuman pidana 6 tahun penjara(Red/Tim).

By Admin